Materi Hukum • 14 Feb 2026

Barang Titipan Tidak Dikembalikan: Pasal Penggelapan KUHP Baru & Ancaman Hukuman

literasihukum.com/barang-titipan-tidak-dikembalikan-pasal-penggelapan-kuhp-baru-ancaman-hukuman

Barang dititipkan atau dipinjamkan tapi tidak dikembalikan? Simak penjelasan penggelapan di KUHP Baru: pasal, syarat penggelapan ringan, bentuk yang lebih berat karena hubungan kerja, serta catatan jika pelaku keluarga/pasangan.

Materi Hukum • 29 Apr 2024

Ketentuan Hukum terkait Batasan Nilai Barang Kiriman yang dikenakan Bea masuk Oleh Bea Cukai

literasihukum.com/nilai-barang-dikenakan-bea-masuk-oleh-bea-cukai

Artikel ini membahas tentang Ketentuan Hukum terkait Batasan Nilai Barang Kiriman yang dikenakan Bea masuk Oleh Bea Cukai

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 6 · Tahun 1953

Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri

literasihukum.com/peraturan/17411/pernyataan-perlunya-beberapa-tanah-partikelir-dikembalikan-menjadi-tanah-negeri

…dang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1953 tentang Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri

Opini • 03 Feb 2024

Kehilangan Helm di Tempat Parkir: Siapa yang Bertanggung Jawab?

literasihukum.com/kehilangan-helm-di-tempat-parkir

Artikel ini membahas hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan kehilangan helm di tempat parkir, serta langkah-langkah yang dapat diambil jika helm Anda hilang.

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 7 · Tahun 1954 • 21 Apr 1954

Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya

literasihukum.com/peraturan/15889/dasar-hukum-keputusan-kepala-daerah-otonom-dalam-keadaan-dewan-perwakilan-rakyat-daerahdewan-pemerintah-daerah-tidak-ada-atau-tidak-dapat-menjalankan-tugas-kewajibannya

Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1954 tentang Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya

Materi Hukum • 14 Apr 2024

Perlindungan Konsumen Jika Barang dari Online Shop Tidak Sesuai

literasihukum.com/perlindungan-konsumen-dalam-online-shop

Artikel ini membahas secara mendalam tentang perlindungan hukum terhadap konsumen jika barang yang mereka beli ternyata berbeda atau tidak sesuai.

Berita • 08 Jan 2026

PMK 96/2025 Revisi Aturan Penyelesaian Dugaan Pidana Cukai Tanpa Penyidikan, Berlaku 14 Januari 2026

news.literasihukum.com/pmk-96-2025-revisi-penyelesaian-dugaan-pidana-cukai-tanpa-penyidikan

…ku efektif 14 Januari 2026, termasuk pengaturan denda, keputusan penyelesaian, dan status barang.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 4 · Tahun 2025

Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025

literasihukum.com/peraturan/13737/pedoman-pemberian-insentif-kepada-guru-tidak-tetap-guru-tetap-yayasan-pegawai-tidak-tetap-dan-pegawai-tetap-yayasan-di-kabupaten-bantul-tahun-anggaran-2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025

Opini • 03 Oct 2024

Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Sebagai Instrumen Perdagangan Gula Pasir di Indonesia

literasihukum.com/surat-perintah-penyerahan-barang

Artikel ini membahas perdagangan dalam hukum perdata, khususnya jual beli barang bergerak melalui Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB).

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 162 · Tahun 2023

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi

literasihukum.com/peraturan/16180/perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-145pmk062021-tentang-pengelolaan-barang-milik-negara-yang-berasal-dari-barang-rampasan-negara-dan-barang-gratifikasi

…ntang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi