Opini • 19 Oct 2025

Izin TKA Dihapus UU Cipta Kerja: Ancaman Serius bagi Pekerja Lokal?

literasihukum.com/penghapusan-izin-tka-uu-cipta-kerja

UU Cipta Kerja hapus izin TKA, kini hanya perlu RPTKA. Kebijakan ini dinilai permudah investasi namun ancam pekerja lokal.

Kamus Hukum

Perjanjian Penempatan

literasihukum.com/kamus-hukum/199/perjanjian-penempatan

Perjanjian Penempatan Perjanjian tertulis antara Pelaksana Penempatan TKI Swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di Negara tujuan

Opini • 08 Dec 2025

Mengenal Citizen Lawsuit: Pengertian, Dasar Hukum & Contoh Kasus

literasihukum.com/mengenal-citizen-lawsuit-indonesia

Pada umumnya, kita hanya mengenal dua jenis gugatan dalam hukum acara perdata di Indonesia, yaitu Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji) dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Keduanya sama-sama diajukan melalui Pengadilan Negeri.

Opini • 28 May 2025

Demokrasi Pancasila di Persimpangan: Idealita, Realita, dan Masa Depan Indonesia

literasihukum.com/demokrasi-pancasila-di-persimpangan

Apakah Indonesia benar-benar demokrasi Pancasila? Telusuri fakta, kritik, dan solusi atas kondisi demokrasi Indonesia saat ini.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 27 · Tahun 2012 • 26 Nov 2012

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

literasihukum.com/peraturan/8505/tata-cara-penganggaran-pelaksanaan-dan-penatausahaan-pertanggungjawaban-dan-pelaporan-serta-monitoring-dan-evaluasi-hibah-dan-bantuan-sosial-yang-bersumber-dari-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI AN…

Opini • 27 Jan 2024

Rumus Korupsi: 3 Kunci Terjadinya Korupsi

literasihukum.com/rumus-korupsi-robert-klitgaard

Artikel ini membahas mengenai Rumus Korupsi Robert Klitgaard yang berisi korupsi = Diskresi + Monopoli - Akuntabilitas

Materi Hukum • 11 Jul 2025

Panduan Lengkap Hukum AI untuk Bisnis di Indonesia: Menavigasi Regulasi, Hak Cipta, dan Tanggung Jawab

literasihukum.com/panduan-lengkap-hukum-ai-untuk-bisnis-di-indonesia-menavigasi-regulasi-hak-cipta-dan-tanggung-jawab

Literasi Hukum - Pahami aspek hukum AI di Indonesia. Panduan lengkap bagi bisnis membahas regulasi UU PDP, hak cipta, tanggung jawab hukum, dan mitigasi risiko praktis. Dari Fiksi Ilmiah ke Alat St...

Materi Hukum • 15 Aug 2023

Teori Negara Hukum dan Teori Keadilan

literasihukum.com/teori-negara-hukum-dan-teori-keadilan

Literasi Hukum - Jelajahi esensi Teori Negara Hukum dan Teori Keadilan dalam artikel ini. Pelajari bagaimana konsep negara hukum menggarisbawahi pentingnya supremasi hukum dalam suatu negara, sementar...

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 42 · Tahun 2017 • 04 Sep 2017

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

literasihukum.com/peraturan/5183/pelaksanaan-peraturan-daerah-kabupaten-pangkajene-dan-kepulauan-nomor-2-tahun-2017-tentang-hak-keuangan-dan-administratif-pimpinan-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-kabupaten-pangkajene-dan-kepulauan

Peraturan Bupati (Perbup) Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 42 Tahun 2017 tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGO…

Peraturan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah · No. 7 · Tahun 2024 • 13 Sep 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Menengah dan Kecil

literasihukum.com/peraturan/14956/perubahan-atas-peraturan-menteri-koperasi-dan-usaha-kecil-dan-menengah-nomor-1-tahun-2022-tentang-pelaksanaan-program-kegiatan-dan-anggaran-dekonsentrasi-kementerian-koperasi-dan-usaha-menengah-dan-kecil

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Ke…