Menampilkan 1–10 dari 100 hasil
· ~51ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 09 Dec 2025
Sumatera Tenggelam, Mengapa Respons Negara Terlihat Timpang?
literasihukum.com/banjir-sumatera-2025-bencana-ekologis
Banjir besar di Sumatera menewaskan ratusan jiwa. Kerusakan ekologis dan lambatnya respons pusat memunculkan tanya: apakah negara berlaku adil?
Opini
• 07 Jan 2026
Kritik Publik sebagai Cermin Demokrasi dari Introspeksi ke Intimidasi
literasihukum.com/hukum-has-tata-negara
Kritik publik adalah hak demokrasi yang seharusnya jadi introspeksi pejabat, bukan dibalas menjadi intimidasi.
Opini
• 05 Aug 2023
Kritik Pemerintah Haruskah Berujung Pemidanaan?
literasihukum.com/kritik-pemerintah-dipidana
Artikel ini membahas bagaimana kritik pemerintah berujung pada ancaman dipidana.
Opini
• 15 Dec 2025
Peringatan dari Sumatera: Masa Depan Kalimantan di Tengah Laju Deforestasi
literasihukum.com/peringatan-dari-sumatera-masa-depan-kalimantan-di-tengah-laju-deforestasi
Angka-angka yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 10 Desember 2025 bukan sekadar statistik, melainkan lonceng kematian yang berbunyi nyaring dari arah barat Indonesia.
Opini
• 15 Mar 2026
Ketika Kritik dan Pembelaan Sama-Sama Diklaim Demokratis
literasihukum.com/ketika-kritik-dan-pembelaan-sama-sama-diklaim-demokratis
Beberapa tahun terakhir, ruang publik dipenuhi perdebatan yang semakin keras antara pengkritik pemerintah dan para pembelanya.
Berita
• 15 Jan 2026
Pasal 218 KUHP Baru: Batas antara Kritik dan Penghinaan Presiden yang Memicu Perdebatan
news.literasihukum.com/pasal-218-kuhp-baru-batas-antara-kritik-dan-penghinaan-presiden-yang-memicu-perdebatan
Salah satu ketentuan yang paling banyak disorot dalam KUHP Baru adalah Pasal 218, yang mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden
Berita
• 21 Mar 2024
MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong, Ancaman Kebebasan Berpendapat Teratasi?
news.literasihukum.com/mk-hapus-pasal-penyebaran-berita-bohong
MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong yang memicu kerusuhan dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Alasan pembatalan ini adalah pasal tersebut dianggap multitafsir dan berpotens...
Opini
• 27 Jan 2024
Rumus Korupsi: 3 Kunci Terjadinya Korupsi
literasihukum.com/rumus-korupsi-robert-klitgaard
Artikel ini membahas mengenai Rumus Korupsi Robert Klitgaard yang berisi korupsi = Diskresi + Monopoli - Akuntabilitas
Materi Hukum
• 04 May 2026
Kritik Swasembada Pangan Berujung Polisi: Perlukah UU Anti-SLAPP?
literasihukum.com/kritik-swasembada-pangan-berujung-polisi-perlukah-uu-anti-slapp
Kritik Feri Amsari soal swasembada pangan berujung hukum. Pakar HTN ini dipolisikan Gerakan Tani Merdeka ke Polda Metro Jaya, Jumat (17/4/2026).
Opini
• 28 May 2025
Demokrasi Pancasila di Persimpangan: Idealita, Realita, dan Masa Depan Indonesia
literasihukum.com/demokrasi-pancasila-di-persimpangan
Apakah Indonesia benar-benar demokrasi Pancasila? Telusuri fakta, kritik, dan solusi atas kondisi demokrasi Indonesia saat ini.