Materi Hukum • 28 Jul 2025

Menagih Janji Partisipasi Publik Digital: Evaluasi dan Reformasi E-Participation dalam Legislasi Indonesia

literasihukum.com/en/delivering-on-the-promise-of-digital-public-participation-evaluating-and-reforming-e-participation-in-indonesian-legislation

Literasi Hukum - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menjadi sebuah tonggak sejarah dalam demokrasi legislatif Indonesia. Untuk pertama kalinya, konsep partisipasi publik yang ber...

Opini • 02 Jan 2025

Fast Track Legislation: Dampaknya terhadap Prinsip Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Peraturan di Indonesia

literasihukum.com/en/fast-track-legislation-its-impact-on-the-principle-of-meaningful-participation-in-indonesian-lawmaking

Artikel ini membahas mekanisme fast-track legislation dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, termasuk analisis terhadap penerapannya yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Opini • 11 Apr 2025

Landasan Hukum Pemerintah Pengesahan Kilat Amandemen UU TNI di Tahun 2025

literasihukum.com/en/the-governments-legal-basis-for-the-expedited-ratification-of-the-tni-law-amendment-in-2025

Artikel ini menjelaskan opini dugaan dasar hukum pemerintah dapat mengesahkan RUU amandemen TNI di tahun 2025 secara kilat.

Opini • 14 Mar 2024

Legal Principle, Adagium, Old Maxim, and Postulate: What's the Difference?

literasihukum.com/en/legal-principle-adage-old-maxim-and-postulate-whats-the-difference

Often we hear the word legal principle, some say adagium, and sometimes the same thing or sentence is referred to as a postulate. So what exactly is the difference between a legal principle, adage, ol...

Berita • 18 Sep 2025

Tolak Uji Formil UU BUMN, MK Minta Pembentuk UU Utamakan Masukan Publik

news.literasihukum.com/en/constitutional-court-rejects-formal-review-of-state-owned-enterprises-law-urges-legislators-to-prioritize-public-input

MK menolak uji formil UU 1/2025 tentang BUMN. MK menilai asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong agar masukan publik diprioritaskan; empat hakim menyatakan dissentin...

Opini • 19 Aug 2023

Apakah Kualitas Demokrasi Berkorelasi terhadap Lingkungan Hidup?

literasihukum.com/en/does-the-quality-of-democracy-correlate-with-the-environment

Literasi Hukum - Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan demokrasi dan lingkungan dalam daya dukung pembuatan kebijakan di Indonesia dalam bingkai pembangunan berkelanjutan, serta bagaiman...

Berita • 17 Sep 2025

MK Putuskan Uji Formil UU TNI Hari Ini: Menilik Kembali Pertarungan Konstitusional Partisipasi Publik

news.literasihukum.com/en/constitutional-court-to-decide-on-formal-review-of-tni-law-today-revisiting-the-constitutional-battle-of-public-participation

Hari ini MK bacakan putusan uji formil UU TNI. Simak kembali perjalanan 5 gugatan yang mempersoalkan minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukannya.

Opini • 12 May 2026

Kasus Andrie Yunus dan Urgensi Reformasi Peradilan Militer

literasihukum.com/en/kasus-andrie-yunus-reformasi-peradilan-militer

Kasus Andrie Yunus menyoroti problem yurisdiksi, fair trial, dan urgensi reformasi peradilan militer dalam tindak pidana umum oleh prajurit TNI.

Opini • 04 Mar 2023

How Bad Oligarchical Power Structures on Democratic Rules in Indonesia?

literasihukum.com/en/how-detrimental-are-oligarchical-power-structures-to-democratic-principles-in-indonesia

This article examines the oligarchical power structures in Indonesia and how they affect its democratic rules.

Opini • 04 Jan 2025

Dilematis Pengampunan Terhadap Koruptor

literasihukum.com/en/the-dilemma-of-granting-amnesty-to-corruptors

Pidato Presiden Prabowo di Mesir memicu kontroversi terkait wacana pengampunan koruptor dengan syarat pengembalian aset negara. Artikel ini mengulas aspek hukum, etika, dan dampaknya pada penegakan hu...