Kejati Jatim SP3 Kasus Guru Honorer Probolinggo Korupsi Gaji Rangkap Jabatan
Kejaksaan hentikan penyidikan guru honorer Probolinggo terkait dugaan korupsi gaji rangkap jabatan. Kerugian negara dipulihkan, SP3 terbit.
Search
“Gaji Seikhlasnya”
Search across articles, regulations, MK decisions, legal terms, templates, and tryouts.
Berita 11
See all in Berita
Kejaksaan Tangguhkan Penahanan Guru Di Probolinggo Tersangka Korupsi Gaji
Kejaksaan menangguhkan penahanan guru honorer Probolinggo terkait dugaan korupsi gaji rangkap. Kerugian negara dipulihkan, penyidikan dihentikan.
PNS akan Terima THR 2023, Honorer Dikecualikan Menurut Menpan-RB
...(THR) pada tahun ini. THR hanya akan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digaji menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, ada perbedaan THR pada tahun...
Opini 17
See all in OpiniKerja Bagai Kuda Gaji Seikhlasnya Ironi Gen Z yang Sulit Jadi Karyawan Organik
...gi, namun dihargai dengan upah yang sering kali disebut dengan eufemisme: "uang saku seikhlasnya." Eksploitasi Berkedok Pelatihan Kerja Secara normatif, melalui Permenaker Nomor 6 Tahun 2020, magang didefinisikan sebagai bagian dari si...
Kenaikan Gaji Hakim: Solusi Korupsi Atau Sekadar Alibi Reformasi Peradilan?
Kenaikan gaji hakim: benarkah solusi korupsi peradilan? Opini analitis tentang insentif, integritas, dan reformasi sistem hukum.
Degradasi Moral Sang "Wakil Tuhan" di Negeri ini
Kasus PN Depok menunjukkan kenaikan gaji hakim tidak otomatis menghentikan korupsi peradilan. Reformasi harus menyentuh pengawasan, promosi, dan akuntabilitas.
Materi Hukum 12
See all in Materi HukumSebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja: 12 Klausul yang Wajib Dicek
...lihat sederhana, tetapi berdampak besar ketika hubungan kerja berjalan. Misalnya, klausul gaji “sudah termasuk semua komponen”, klausul lembur yang tidak jelas, klausul penempatan “di seluruh Indonesia”, atau klausul...
Resign? Ini Hak Karyawan yang Wajib Dibayar Perusahaan
Resign bukan berarti tidak dapat apa-apa. Ketahui uang pisah, UPH, paklaring, dan hak JHT yang wajib diberikan perusahaan berdasarkan PP 35/2021.
Checklist Kontrak Kerja Sebelum Tanda Tangan: 12 Klausul yang Wajib Dicek
Sebelum tanda tangan kontrak kerja, cek PKWT, PKWTT, upah, lembur, penalti resign, ijazah, data pribadi, THR, BPJS, dan non-kompetisi.
Peraturan 40
See all in PeraturanKenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
...Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Penyesuaian Gaji Pokok Baru Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Katingan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Baru Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Katingan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas at...
Peraturan Gaji Militer Tahun 1950, "Peraturan Gaji Militer Tahun 1950" ("P.G.M. 1950")
Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1950 tentang Peraturan Gaji Militer Tahun 1950, "Peraturan Gaji Militer Tahun 1950" ("P.G.M. 1950")
Putusan MK 9
See all in Putusan MKPutusan MK No. 015/PUU-III/2005
...ang; panitia kreditor sementara; pencabutan pailit; actio pauliana; imbalan jasa kurator; gaji kurator; insolvensi; pengalihan hak; hak istimewa kreditor; dissenting opinion; pendapat berbeda; tanggung jawab kurator; kelalaian; kurator digu...
Putusan MK No. 24/PUU-V/2007
...on-Indonesia-finance; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); Anggaran Pendidikan; Gaji Pendidik; Pendidikan dan negara; Indonesia. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional 2003; UU APBN Tahun Anggaran 2007; UU Sisdiknas; Rah...
Putusan MK No. 37/PUU-X/2012
...ebagian Peradilan Tata Usaha Negara; Peradilan Agama; Peradilan Umum; Teguh Satya Bhakti; gaji hakim; Hakim sebagai Pejabat Negara; tunjangan hakim; diatur dengan peraturan perundang-undangan; Pasal 25 ayat (6) UU 51/2009; Pasal 24 ayat (6)...
