Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 33 · Tahun 2025 • 29 Jul 2026

Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri

literasihukum.com/peraturan/10977/pencabutan-peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-2018-tentang-tata-cara-pengendalian-impor-komoditas-perikanan-dan-komoditas-pergaraman-sebagai-bahan-baku-dan-bahan-penolong-industri

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 39 · Tahun 2023 • 25 Jul 2026

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

literasihukum.com/peraturan/17640/perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-19-tahun-2021-tentang-penyelenggaraan-pengadaan-tanah-bagi-pembangunan-untuk-kepentingan-umum

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 31 · Tahun 2018 • 18 Jul 2026

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia

literasihukum.com/peraturan/15554/perubahan-kedua-atas-peraturan-pemerintah-nomor-67-tahun-2014-tentang-peraturan-pelaksanaan-undang-undang-nomor-15-tahun-2012-tentang-veteran-republik-indonesia

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia

Opini • 04 Aug 2023

Akselerasi Peran Administrasi Pemerintahan dalam Perspektif Hukum

literasihukum.com/en/accelerating-the-role-of-government-administration-in-a-legal-perspective

Literasi Hukum - Hubungan antara administrasi pemerintahan dan ilmu hukum sangat erat relasinya. Karena pemerintah sebagai fungsi yang merupakan organ atau alat perlengkapan negara dan diserahi tugas...

Opini • 08 Feb 2024

Lebih Dekat dengan 3 Asas Otonomi Daerah Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

literasihukum.com/en/closer-look-at-the-3-principles-of-regional-autonomy-principles-of-regional-government-administration

Artikel ini membahas mengenai prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dengan konsep otonomi daerah.

Opini • 22 Jun 2024

Hak Gugat Pemerintah Pada Kasus Lingkungan Hidup

literasihukum.com/en/the-governments-right-to-sue-in-environmental-cases

Hubungan antara hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia menjadi semakin penting seiring dengan kesadaran akan dampak yang makin besar dari aktivitas manusia terhadap ala...

Materi Hukum • 04 Mar 2024

6 Teori Hukum Administrasi Negara

literasihukum.com/en/6-theories-of-administrative-law

Artikel ini membahas mengenai teori hukum administrasi negara. Lapangan pekerjaan administrasi negara dapat dilihat dari perkembangan teori-teori itu sebagai berikut.

Opini • 29 Jan 2024

Menilik Hukum Dan Kebijakan Pemerintah Tentang Green Economy di Indonesia

literasihukum.com/en/examining-laws-and-government-policies-on-green-economy-in-indonesia

Artike ini membahas bagaimana legal formal dan kebijakan tentang penerapan green economy di Indonesia.

Opini • 05 Jan 2026

Membedah Peta Jalan Swasembada Pangan Pemerintahan Prabowo-Gibran

literasihukum.com/en/analyzing-the-food-self-sufficiency-roadmap-of-the-prabowo-gibran-administration

Bedah peta jalan swasembada pangan Prabowo-Gibran: dari beras, gula, hingga Makan Bergizi Gratis demi kedaulatan nasional.

Opini • 09 Feb 2024

Peran Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik

literasihukum.com/en/the-role-of-state-administrative-law-in-realizing-good-governance

…si Negara ("HAN") merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur tentang hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan administrasi negara.