Materi Hukum • 23 Mar 2024

Sejarah dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Menjaga Konstitusi Indonesia

literasihukum.com/en/history-and-authority-of-the-constitutional-court-safeguarding-the-indonesian-constitution

Artikel ini mengupas tuntas Sejarah dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Temukan pula informasi tentang kewajiban Mahkamah Konstitusi dan bagaimana lembaga ini berkontribusi dalam sistem ketatanegaraan...

Opini • 03 Jan 2026

Janji Keras, Jalan Terjal Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo

literasihukum.com/en/a-firm-promise-a-steep-road-for-corruption-eradication-in-the-prabowo-era

…, tapi belum konsisten. Kasus pusat "terkendali", namun elite sulit disentuh akibat beban politik.

Opini • 04 May 2026

Revisi UU Pemilu: Antara Transparansi dan Sandiwara Partisipasi

literasihukum.com/en/election-law-revision-between-transparency-and-participation-theatrics

Tiga putusan MK ubah sistem pemilu. Tapi pembahasan RUU Pemilu masih tertutup, belum ada draf. Elit sibuk hitung kursi, rakyat dilupakan.

Opini • 10 Jun 2023

Reinventing Kelompok Kepentingan dalam Bingkai Demokrasi Digital

literasihukum.com/en/reinventing-interest-groups-in-the-framework-of-digital-democracy

Literasi Hukum - Pelajari peran penting dan tantangan kelompok kepentingan dalam demokrasi digital. Temukan bagaimana mereka mempengaruhi opini publik dan pengambilan keputusan kebijakan, serta dampak...

Opini • 30 May 2023

2 Sistem Pemilu Proporsional: Terbuka vs Tertutup

literasihukum.com/en/2-proportional-electoral-systems-open-vs-closed

Literasi Hukum - Pertimbangan mendalam tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Tertutup di Indonesia. Analisis kelebihan, kekurangan, dan peran Mahkamah Konstitusi dalam judicial review. Baca a...

Opini • 06 Jan 2026

Pseudo-Netralitas: Fiksi Hukum dan Kooptasi Politik Birokrasi

literasihukum.com/en/pseudo-neutrality-legal-fiction-and-political-co-optation-of-bureaucracy

Analisis pseudo-netralitas ASN: membongkar fiksi hukum yang menutupi kooptasi politik birokrasi. Kritik tajam atas desain hukum kepegawaian negara.

Opini • 26 Oct 2024

Dewan Perwakilan Rakyat, atau Dewan Perwakilan Parpol?

literasihukum.com/en/the-house-of-representatives-or-the-party-representatives-council

Artikel ini membahas tentang realita keberpihakan anggota DPR di Indonesia dan perilaku politik partai

Materi Hukum • 28 Jul 2025

Mengamankan Demokrasi: Mencegah Risiko Perubahan Konstitusi Otokratik di Indonesia

literasihukum.com/en/securing-democracy-preventing-the-risk-of-autocratic-constitutional-change-in-indonesia

Literasi Hukum - Di berbagai belahan dunia, janji demokrasi yang lahir dari runtuhnya rezim otoriter kini berada di bawah ancaman baru yang lebih subtil dan berbahaya. Ancaman ini tidak lagi datang da...

Opini • 21 Feb 2026

Menagih Akuntabilitas Nominasi Hakim Konstitusi

literasihukum.com/en/demanding-accountability-for-constitutional-judge-nominations

…lisis mendalam akuntabilitas nominasi hakim konstitusi: politisasi rekrutmen, kepentingan politik DPR, dan urgensi transparansi lembaga pengusul.

Berita • 24 Apr 2026

Gerindra dan PDIP Pertanyakan Wewenang KPK Batasi Ketum Parpol

news.literasihukum.com/en/gerindra-pdip-pertanyakan-wewenang-kpk-jabatan-ketua-umum

…IP mempertanyakan kewenangan KPK terkait usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode dalam kajian tata kelola.