Opini • 23 Feb 2024

Usulan Hak Angket di DPR Sikapi Dugaan Kecurangan Pemilu: Mungkinkah Dijalankan?

literasihukum.com/en/proposed-right-of-inquiry-in-the-dpr-responding-to-allegations-of-election-fraud-is-it-possible-to-implement

Literasi Hukum - Hak angket menjadi topik yang hangat diperbincangkan publik akhir-akhir ini. Pasca gelaran pemilu dan pilpres rampung dijalankan serentak pada 14 Februari 2024 lalu, berbagai dugaan k...

Opini • 09 Feb 2024

Peran Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik

literasihukum.com/en/the-role-of-state-administrative-law-in-realizing-good-governance

Hukum Administrasi Negara ("HAN") merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur tentang hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan administrasi negara.

Berita • 16 Feb 2024

Apakah Putaran Kedua Pilpres 2024 Masih Mungkin Terjadi? Ini Syaratnya

news.literasihukum.com/en/is-a-second-round-of-the-2024-presidential-election-still-possible-these-are-the-requirements

Proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kini telah memasuki tahap perhitungan suara secara nasional di seluruh Indonesia. Hasil akhir dari pemungutan suara yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 aka...

Opini • 09 May 2024

Pengaruh Viralitas terhadap Penegakan Hukum

literasihukum.com/en/the-influence-of-virality-on-law-enforcement

Artikel opini ini membahas tentang dampak yang ditimbulkan oleh sesuatu yang viral di media sosial terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Berita • 21 Aug 2025

Prabowo Ancam Tindak Jenderal Beking Tambang, Sahroni: Gampang, Tangkap Dulu Pelakunya!

news.literasihukum.com/en/prabowo-threatens-action-against-generals-backing-mines-sahroni-its-easy-arrest-the-perpetrators-first

JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sahroni, menyatakan dukungan penuh terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas purnawirawan jenderal TNI-Polri yang me...

Opini • 05 Sep 2025

Menimbang Seruan Bubarkan DPR: Alternatif Sah Lebih Rasional

literasihukum.com/en/considering-calls-to-dissolve-the-dpr-a-more-rational-legitimate-alternative

Seruan bubarkan DPR muncul usai kenaikan tunjangan anggota dewan. Artikel ini membedah apakah DPR benar-benar bisa dibubarkan.

Berita • 24 Sep 2025

Sinta Nuriyah dan Tokoh Bangsa Siap Jadi Penjamin Aktivis Delpedro Cs

news.literasihukum.com/en/sinta-nuriyah-and-national-figures-ready-to-be-guarantors-for-activist-delpedro-cs

Sinta Nuriyah Wahid dan tokoh GNB menjenguk Delpedro cs di Polda Metro. Mereka menyebut kasus provokasi demo hanya salah paham dan siap jadi penjamin.

Berita • 18 Sep 2025

Tolak Uji Formil UU BUMN, MK Minta Pembentuk UU Utamakan Masukan Publik

news.literasihukum.com/en/constitutional-court-rejects-formal-review-of-state-owned-enterprises-law-urges-legislators-to-prioritize-public-input

MK menolak uji formil UU 1/2025 tentang BUMN. MK menilai asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong agar masukan publik diprioritaskan; empat hakim menyatakan dissentin...

Opini • 03 Sep 2025

Ketika Demokrasi Dibayar dengan Nyawa: Menyoal Kematian dalam Aksi Demo

literasihukum.com/en/when-democracy-is-paid-with-lives-questioning-death-in-demonstrations

Demo buruh dan mahasiswa Agustus 2025 menelan korban jiwa, jadi alarm negara menjaga hak demokrasi rakyat.

Opini • 09 Jan 2026

Dinasti Politik Keluarga Presiden Bukan Salah Bunda Mengandung

literasihukum.com/en/the-political-dynasty-of-the-presidents-family-is-not-the-mothers-fault-for-carrying

Opini hukum: Dinasti politik keluarga presiden, soroti potensi konflik kepentingan & campur tangan kekuasaan. Pemimpin dibuat, bukan dilahirkan.