Opini • 28 Oct 2025

Asas Retroaktif Kasus Bom Bali: Melanggar UUD 1945 Demi Keadilan?

literasihukum.com/en/the-retroactive-principle-in-the-bali-bombing-case-violating-the-1945-constitution-for-the-sake-of-justice

Polemik penerapan hukum dalam kasus Bom Bali 2002 menjadi salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana...

Opini • 02 May 2025

Wacana Revisi Undang-Undang Polri dan Bagaimana Arah Kebebasan Ruang Digital Ke Depan?

literasihukum.com/en/the-discourse-on-the-revision-of-the-national-police-law-and-how-will-the-freedom-of-digital-space-be-directed-in-the-future

Mencuatnya wacana revisi Undang-Undang Polri yang tengah bergulir saat ini dipandang akan mempengaruhi iklim kebebasan berekspresi di ruang digital.

Opini • 16 Jul 2025

Kerugian BUMN Bukan Kerugian Negara? Ancaman Baru Pemberantasan Korupsi Pasca UU No. 1 Tahun 2025

literasihukum.com/en/state-owned-enterprise-losses-are-not-state-losses-a-new-threat-to-corruption-eradication-post-law-no-1-of-2025

Opini ini mengkritisi revisi UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN, khususnya Pasal 4B yang memisahkan kekayaan BUMN dari keuangan negara.

Opini • 13 Jul 2025

Jaksa Tuntut Bebas: Sesat Pikir atau Puncak Keadilan?

literasihukum.com/en/prosecutor-demands-acquittal-fallacy-or-the-pinnacle-of-justice

Literasi Hukum - Di panggung peradilan, publik kerap mengidentikkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan citra seekor singa yang gigih. Ia, dengan segala dalil dan alat bukti, berjuang meyakinkan hakim ag...

Opini • 09 Dec 2025

Sumatera Tenggelam, Mengapa Respons Negara Terlihat Timpang?

literasihukum.com/en/sumatra-sinks-why-does-the-states-response-appear-biased

Banjir besar di Sumatera menewaskan ratusan jiwa. Kerusakan ekologis dan lambatnya respons pusat memunculkan tanya: apakah negara berlaku adil?

Opini • 24 Dec 2025

Mahfud MD: Jabatan Sipil Polri Wajib Diatur UU, Bukan Perpol

literasihukum.com/en/mahfud-md-the-civil-position-of-the-police-must-be-regulated-by-law-not-by-police-regulation

Mahfud MD tegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kepastian hukum.

Berita • 29 Feb 2024

Polemik Hak Angket DPR: Pandangan 5 Pakar Hukum Tata Negara

news.literasihukum.com/en/the-house-of-representatives-right-of-inquiry-polemic-perspectives-from-5-constitutional-law-experts

Rencana untuk menerapkan Hak Angket DPR dalam rangka menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 semakin ramai dibicarakan. Pendapat yang beragam bermunculan dari berbagai pihak, termasuk para ahl...

Berita • 04 Aug 2023

Korupsi Dugaan Suap Kabasarnas 2021-2023: Wewenang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Anggota Militer

news.literasihukum.com/en/alleged-bribery-corruption-of-the-head-of-basarnas-2021-2023-authority-to-investigate-corruption-crimes-by-military-members

Baca artikel berita terkini tentang kasus korupsi dugaan suap yang menyeret kabasarnas dan Koordinator Administrasi militer periode 2021-2023

Materi Hukum • 01 Apr 2023

Hak dan Kewajiban

literasihukum.com/en/rights-and-obligations

Cuplikan tulisan Shidarta di Majalah Konstitusi terkait Hak dan Kewajiban

Opini • 14 Feb 2024

Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia

literasihukum.com/en/settlement-of-inheritance-disputes-in-indonesia

Artikel ini membahas mengenai cara penyelesaian sengketa waris di Indonesia. Yuk simak pembahasannya.