Materi Hukum • 28 Mar 2025

Pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

literasihukum.com/en/arrangement-of-state-administrative-decisions-based-on-law-number-30-of-2014-concerning-government-administration

Artikel ini membahas KTUN fiktif positif, perluasan makna objek sengketa KTUN, keabsahan penetapan KTUN, serta penyelesaian sengketa dengan pengajuan gugatan

Materi Hukum • 04 Apr 2024

Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan

literasihukum.com/en/execution-of-mortgage-rights-as-collateral-in-banking-credit-agreements

Pahami peran vital bank dalam pendanaan usaha dan bagaimana bank mengelola risiko kredit. Pelajari tentang hak tanggungan sebagai jaminan kredit, proses pembebanan dan eksekusinya, termasuk lelang dan...

Materi Hukum • 26 May 2024

Hukum Perdata di Indonesia

literasihukum.com/en/civil-law-in-indonesia

Pelajari segala hal tentang hukum perdata di Indonesia: sejarah, struktur, prinsip utama, reformasi, tantangan, kasus penting, serta pengaruh hukum adat dan hukum Islam. Dapatkan penjelasan mendetail...

Opini • 20 Jul 2025

Pro dan Kontra Autonomous Weapon Systems Dalam Konteks Hukum Humaniter Internasional

literasihukum.com/en/the-pros-and-cons-of-autonomous-weapon-systems-in-the-context-of-international-humanitarian-law

Literasi Hukum - Mengkaji pro dan kontra Autonomous Weapon Systems (AWS) dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional. Analisis ini membahas tantangan yang ditimbulkan oleh 'robot pembunuh' terhadap p...

Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 4 · Tahun 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

literasihukum.com/peraturan/15435/perubahan-atas-peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-4-tahun-2024-tentang-perubahan-atas-peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-67-tahun-2020-tentang-rencana-strategis-kementerian-dalam-negeri-tahun-2020-2024

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam…

Materi Hukum • 30 Apr 2024

Kontrak Syariah: Teori-Teori Yuridis dan Konseptual

literasihukum.com/en/sharia-contracts-legal-and-conceptual-theories

Artikel ini membahas dinamika dan pentingnya kontrak syariah dalam konteks bisnis dan perbankan di Indonesia, yang tumbuh pesat seiring dengan perkembangan ekonomi Islam.

Materi Hukum • 16 Jul 2025

Mengupas Tuntas Mens Rea dan Actus Reus

literasihukum.com/en/thoroughly-examining-mens-rea-and-actus-reus

Pahami pengertian mens rea dan actus reus sebagai unsur-unsur tindak pidana fundamental dalam hukum pidana Indonesia. Analisis mendalam mengenai perbedaan dolus dan culpa, sifat melawan hukum, serta r...

Opini • 22 Mar 2023

Otonomi Khusus dalam Babak Baru: Gejala Autocratic Legalism Pemerintahan Republik Indonesia di IKN

literasihukum.com/en/special-autonomy-in-a-new-chapter-symptoms-of-autocratic-legalism-in-the-government-of-the-republic-of-indonesia-in-ikn

Literasi Hukum - Artikel ini membahas perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia setelah era Orde Baru dan agenda reformasi besar-besaran yang dilakukan untuk menghapus corak sentralisasi dalam kep...

Opini • 28 Feb 2023

Hukum Perdata Hutang Piutang

literasihukum.com/en/civil-law-of-debts-and-obligations

Literasi Hukum - Hutang dan piutang merupakan bagian dari hukum perdata dan menjadi hal yang tak bisa dihindari dalam kehidupan modern saat ini. Terutama dalam dunia bisnis, transaksi yang melibatkan...

Materi Hukum • 04 May 2026

Pasal 49 KUHP: Hak Membela Diri atau Jebakan Buat Korban?

literasihukum.com/en/pasal-49-kuhp-hak-membela-diri-atau-jebakan-buat-korban

Memahami Noodweer (Pasal 49 KUHP) dan Noodweer Excess (Pasal 49 ayat 2 KUHP) sebagai alasan penghapus pidana dalam pembelaan terpaksa di Indonesia.