Berita • 15 Jan 2026

Pasal 218 KUHP Baru: Batas antara Kritik dan Penghinaan Presiden yang Memicu Perdebatan

news.literasihukum.com/en/article-218-of-the-new-criminal-code-the-line-between-criticism-and-insulting-the-president-sparks-debate

Salah satu ketentuan yang paling banyak disorot dalam KUHP Baru adalah Pasal 218, yang mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden

Berita • 21 Mar 2024

MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong, Ancaman Kebebasan Berpendapat Teratasi?

news.literasihukum.com/en/constitutional-court-abolishes-article-on-spreading-false-news-threat-to-freedom-of-opinion-resolved

MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong yang memicu kerusuhan dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Alasan pembatalan ini adalah pasal tersebut dianggap multitafsir dan berpotens...

Opini • 11 Jun 2025

Scroll Aman, Bicara Bebas: Hari Media Sosial 2025 dan Tuntutan Regulasi Bijak

literasihukum.com/en/safe-scrolling-free-speech-social-media-day-2025-and-the-demand-for-wise-regulation

Refleksi Hari Media Sosial 2025: urgensi regulasi bijak UU ITE & UU PDP demi hak digital, kebebasan, dan keamanan warga.

Opini • 27 Jan 2024

Rumus Korupsi: 3 Kunci Terjadinya Korupsi

literasihukum.com/en/the-formula-of-corruption-3-keys-to-corruption-occurring

Artikel ini membahas mengenai Rumus Korupsi Robert Klitgaard yang berisi korupsi = Diskresi + Monopoli - Akuntabilitas

Materi Hukum • 04 May 2026

Kritik Swasembada Pangan Berujung Polisi: Perlukah UU Anti-SLAPP?

literasihukum.com/en/kritik-swasembada-pangan-berujung-polisi-perlukah-uu-anti-slapp

Kritik Feri Amsari soal swasembada pangan berujung hukum. Pakar HTN ini dipolisikan Gerakan Tani Merdeka ke Polda Metro Jaya, Jumat (17/4/2026).

Opini • 28 May 2025

Demokrasi Pancasila di Persimpangan: Idealita, Realita, dan Masa Depan Indonesia

literasihukum.com/en/pancasila-democracy-at-a-crossroads-ideals-realities-and-the-future-of-indonesia

Apakah Indonesia benar-benar demokrasi Pancasila? Telusuri fakta, kritik, dan solusi atas kondisi demokrasi Indonesia saat ini.

Opini • 18 Dec 2025

Romantisme "Jalan Pintas": Menggugat Obral Amnesti dalam Perkara Korupsi

literasihukum.com/en/the-romance-of-shortcuts-challenging-amnesty-sales-in-corruption-cases

Kebiasaan Presiden mengobral amnesti dalam kasus korupsi hanyalah "jalan pintas" yang tak menyentuh akar masalah. Simak mengapa kita butuh reformasi regulasi.

Opini • 05 Jan 2026

KUHP dan KUHAP: HAM di Persimpangan Negara Kekuasaan

literasihukum.com/en/the-criminal-code-and-the-criminal-procedure-code-human-rights-at-the-crossroads-of-state-power

Artikel ini mengulas HAM sebagai pembatas kekuasaan negara di tengah reformasi KUHP dan KUHAP yang memperluas diskresi aparat dan mengancam kebebasan sipil.

Opini • 03 May 2025

Ketika MK Menjinakkan Pasal Karet UU ITE

literasihukum.com/en/when-the-constitutional-court-tamed-the-elastic-clauses-of-the-ite-law

…24 menafsir ulang pasal karet UU ITE demi jaminan kebebasan berekspresi di ruang digital. Kritik dan harapan dikupas tuntas.

Opini • 08 Mar 2024

Menakar Akar Korupsi Partai Politik dalam Sistem Hukum Indonesia

literasihukum.com/en/gauging-the-roots-of-political-party-corruption-in-the-indonesian-legal-system

Analisis akar korupsi di partai politik Indonesia dan urgensi adopsi Pasal 18 UNCAC untuk menutup celah hukum perdagangan pengaruh.