Berita • 08 Apr 2026

Andrie Yunus Surati MK, Tolak Peradilan Militer untuk Kasus Penyiraman Air Keras

news.literasihukum.com/andrie-yunus-surati-mk-tolak-peradilan-militer-untuk-kasus-penyiraman-air-keras

Aktivis KontraS Andrie Yunus mengirim surat ke Mahkamah Konstitusi dan menyatakan mosi tidak percaya jika kasus penyiraman air keras terhadap dirinya ditangani melalui peradilan militer.

Berita • 23 Sep 2025

Konflik Bupati vs Wabup Sidoarjo: Mutasi ASN Berujung Laporan ke Kemendagri

news.literasihukum.com/konflik-bupati-wabup-sidoarjo-mutasi-asn

Hubungan Bupati Sidoarjo Subandi dan Wabup Mimik Idayana memanas akibat mutasi ASN. Mimik menuding ada cacat prosedur dan akan melapor ke Kemendagri

Materi Hukum • 02 May 2025

Menyongsong Era Baru Hukum Pidana: Dari Warisan Kolonial Menuju Sistem yang Lebih Humanis

literasihukum.com/menyongsong-era-baru-hukum-pidana

KUHP baru 2023 dorong sistem hukum pidana yang lebih humanis, akomodatif, dan adil, dengan pendekatan restoratif dan perlindungan HAM yang lebih kuat.

Berita • 14 Apr 2026

Andrie Yunus Ajukan Diri sebagai Pihak Terkait dalam Uji Materi UU Peradilan Militer

news.literasihukum.com/andrie-yunus-ajukan-diri-sebagai-pihak-terkait-dalam-uji-materi-uu-peradilan-militer-2

Andrie Yunus, yang menjadi korban kekerasan, mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi Undang-Undang Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.

Berita • 08 Apr 2026

Novel Baswedan Curiga Motif Penyiraman Andrie Yunus Digiring Jadi Persoalan Pribadi

news.literasihukum.com/novel-baswedan-curiga-motif-penyiraman-andrie-yunus-digiring-jadi-persoalan-pribadi

Novel Baswedan menilai motif penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus berpotensi digiring seolah hanya persoalan pribadi empat prajurit BAIS TNI. Kritik muncul setelah berkas perkara dilimpahkan ke oditurat militer.

Materi Hukum • 24 Sep 2025

Non-Derogable Rights di Indonesia: Antara Jaminan Konstitusi dan Realitas Politik Kekuasaan

literasihukum.com/non-derogable-rights-di-indonesia

Mengapa HAM absolut di Indonesia sering terabaikan? Artikel ini mengupas kesenjangan antara jaminan konstitusi dan realitas politik yang melemahkan non-derogable rights.

Berita • 23 Sep 2025

DPR Ketuk Palu: RUU Perampasan Aset Resmi Masuk Prolegnas 2025-2026

news.literasihukum.com/ruu-perampasan-aset-masuk-prolegnas-prioritas

RUU Perampasan Aset akhirnya disahkan DPR RI untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025-2026. Ketahui alasan dan daftar RUU penting lainnya yang dibahas.

Materi Hukum • 28 Jul 2025

Babak Baru Demokrasi Indonesia: Analisis Lengkap Putusan MK yang Meruntuhkan Ambang Batas Presidensial

literasihukum.com/mk-hapus-ambang-batas-presidensial-analisis-putusan-62-puu-xxii-2024

Literasi Hukum - Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi (MK) secara mengejutkan menghapuskan rezim ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang telah kokoh berdiri selam...

Berita • 05 Apr 2026

Kecelakaan Maut Kalideres: Truk TNI Lindas Ibu Rumah Tangga Hingga Tewas

news.literasihukum.com/kecelakaan-kalideres-ani-maryati-truk-tni

Ani Maryati (51) tewas terlindas truk kedua iring-iringan TNI di Kalideres. Analisis Pasal 311 KUHP, Peradilan Militer, dan hak korban.

Materi Hukum • 16 Feb 2026

Difitnah di Grup WA atau Medsos? Ini Pasal Pencemaran Nama Baik KUHP Baru & Hukumannya

literasihukum.com/difitnah-di-grup-wa-pencemaran-nama-baik-kuhp-baru

Nama Anda dicemarkan di grup WhatsApp/Instagram? Simak Pasal 433–436 KUHP Baru, bedanya pencemaran vs fitnah, delik aduan (Pasal 440), dan pemberatan 1/3 via teknologi informasi (Pasal 441).