Efisiensi Digital: Bayag Bayang PHK di Era AI
AI mendorong efisiensi digital, tetapi juga memunculkan risiko PHK dan kekosongan hukum perlindungan pekerja di Indonesia.
AI mendorong efisiensi digital, tetapi juga memunculkan risiko PHK dan kekosongan hukum perlindungan pekerja di Indonesia.
Fresh commentary and legal analysis from contributors and columnists.
Palantir, perusahaan teknologi asal AS yang didirikan dengan pendanaan CIA, Teknologi Palantir dilaporkan digunakan oleh badan perta...
The Right to be Forgotten in the revision of the Human Rights Law is considered important to protect individuals, but is prone to be...
Analisis mendalam praktik kartel ayam dan integrasi vertikal yang mematikan peternak mandiri dalam perspektif UU 5/1999 serta KPPU.
May Day 2026 menyoroti PHK, kerja tidak pasti, dan lemahnya perlindungan hukum buruh di tengah dorongan investasi dan fleksibilitas...
Perkembangan media sosial membuat influencer menjadi salah satu sarana promosi yang paling banyak digunakan oleh pelaku usaha.
For some Indonesians, the name "Job Creation Law" (or Omnibus Law on Job Creation) is synonymous with fierce pros and cons and massi...
Pembahasan RUU Pemilu 2029 harus dikritisi. Apakah revisi ini memperkuat demokrasi dan kedaulatan rakyat, atau justru melegalkan pem...
So far, "preventing" TPPO is just a bureaucratic routine. Propose an Absolute Ban and a Special Department under the President to br...
The Strait of Hormuz is a real test of international law. UNCLOS guarantees transit passage, but Iran and the US have not ratified....
Batu Persidangan Huta Siallagan menunjukkan nilai keadilan dalam hukum adat Batak Toba melalui musyawarah, harmoni sosial, dan penye...
Page 2 of 72