Reformasi Kelembagaan yang Radikal

Penanganan TPPO juga membutuhkan reformasi kelembagaan yang mendasar. Saat ini kewenangan tersebar di berbagai kementerian dan pemerintah daerah, sehingga rentan tumpang tindih, lambat, dan mudah dipengaruhi kepentingan politik serta korporasi. Akibatnya, yang ditangkap hanyalah kaki tangan, sementara otak dan penyandang dana tetap lolos.

Solusinya adalah pembentukan Departemen Khusus Pemberantasan TPPO yang berada langsung di bawah Presiden. Lembaga superbody ini harus memiliki kewenangan koordinasi lintas instansi (Polri, Kejaksaan, KPK, BIN, Imigrasi, dan OJK), wewenang intelijen pencegahan dan penindakan, serta anggaran dan rekrutmen yang independen.

Dengan penempatan di bawah Presiden, lembaga ini akan memiliki wibawa yang menggetarkan penguasa ekonomi. Di hadapannya, asas equality before the law bukan lagi slogan, melainkan realitas. Siapa pun yang terlibat eksploitasi manusia adalah penjahat HAM berat, tanpa kekebalan karena kontribusi ekonomi atau jabatan.

Strategi Intelijen Silent Operator

Strategi penindakan harus berubah dari pendekatan konvensional yang sporadis menjadi strategi intelijen yang cerdas. Razia dadakan dan penangkapan lapangan hanya memotong ekor sindikat. Transaksi tunai, perekrutan melalui media sosial dengan iming-iming pekerjaan, serta eksploitasi di sektor perikanan, perkebunan, dan migrasi sulit terdeteksi melalui jejak digital.

Oleh karena itu, pendekatan Silent Operator mutlak diperlukan. Pengawasan senyap, pemantauan gaya hidup mendadak, asset tracing lintas yurisdiksi, dan analisis pola transaksi tidak wajar menjadi kunci. Bukti tidak langsung yang kuat seperti ketidaksesuaian kekayaan dengan profil usaha harus diakui kekuatannya di pengadilan agar pelaku tidak lagi bersembunyi di balik “persetujuan korban” atau dokumen palsu.