Search Results: larangan mutlak TPPO

Opini • 08 Apr 2023

Restitusi dan Perlindungan Hak Saksi dan Korban dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

literasihukum.com/restitusi-korban-saksi-dalam-tppo

…rugi yang diberikan kepada korban atau ahli waris korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Ta...

Opini • 07 May 2026

Larangan Mutlak TPPO Butuh Departemen Khusus di Bawah Presiden

literasihukum.com/larangan-mutlak-tppo-departemen-khusus-bawah-presiden

Selama ini “mencegah” TPPO hanya rutinitas birokrasi. Usulan Larangan Mutlak dan Departemen Khusus di bawah Presiden untuk memutus sindikat.

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 21 · Tahun 1956 • 01 Sep 1956

Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 18) tentang Larangan untuk Mengumpulkan Uang Logam yang Sah dan Larangan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran Yang Sah" Sebagai Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/16758/penetapan-undang-undang-darurat-no-4-tahun-1955-lembaran-negara-tahun-1955-no-18-tentang-larangan-untuk-mengumpulkan-uang-logam-yang-sah-dan-larangan-memperhitungkan-agio-pada-waktu-penukaran-alat-alat-pembayaran-yang-sah-sebagai-undang-undang

…tapan "Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 18) tentang Larangan untuk Mengumpulkan Uang Logam yang Sah dan Larangan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran Yang Sah" Sebagai Undang-U…

Berita • 25 Feb 2026

Bareskrim Bongkar TPPO Jual Beli Bayi Modus Adopsi Online, 12 Tersangka

news.literasihukum.com/bareskrim-bongkar-tppo-jual-beli-bayi-modus-adopsi-online-12-tersangka

Polri ungkap TPPO jual beli bayi via medsos berkedok adopsi. 12 tersangka dijerat UU Perlindungan Anak & TPPO, ancaman 3–15 tahun.

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 69 · Tahun 1948 • 18 Nov 1948

Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1948 Tentang Larangan Penimbunan Barang Penting.

literasihukum.com/peraturan/15641/perubahan-dalam-undang-undang-nomor-20-tahun-1948-tentang-larangan-penimbunan-barang-penting

…PP) Nomor 69 Tahun 1948 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1948 Tentang Larangan Penimbunan Barang Penting.

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 17 · Tahun 1964 • 26 Sep 1964

Larangan Penarikan Cek Kosong

literasihukum.com/peraturan/16901/larangan-penarikan-cek-kosong

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong

Kamus Hukum

Perlindungan tanggung jawab mutlak lingkungan

literasihukum.com/kamus-hukum/2542/perlindungan-tanggung-jawab-mutlak-lingkungan

Perlindungan tanggung jawab mutlak lingkungan Mekanisme untuk menjaga, memulihkan, atau menegakkan kepatuhan hukum atas tanggung jawab mutlak lingkungan. Kategori: Hukum Lingkungan Contoh: Perlindungan tanggung jawab mutlak lingkungan: Perl…

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 1 · Tahun 1971 • 30 Jul 1971

Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong

literasihukum.com/peraturan/15700/pencabutan-undang-undang-no-17-tahun-1964-tentang-larangan-penarikan-cek-kosong

…ang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 6 · Tahun 2000 • 05 Jul 2026

LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

literasihukum.com/peraturan/1770/larangan-pengawasan-penertiban-peredaran-dan-penjualan-minuman-beralkohol

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2000 tentang LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 9 · Tahun 2022

LARANGAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN, PENJUALAN DAN MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DALAM KABUPATEN PINRANG

literasihukum.com/peraturan/3189/larangan-pengawasan-dan-penertiban-peredaran-penjualan-dan-mengkonsumsi-minuman-beralkohol-dalam-kabupaten-pinrang

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2022 tentang LARANGAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN, PENJUALAN DAN MENGKONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DALAM KABUPATEN PINRANG