Analisis Hak untuk Dilupakan dalam Revisi UU HAM

Perlunya Negara Memberikan Perlindungan Hukum

Hak untuk Dilupakan memang dapat menjadi suatu bentuk perlindungan terhadap seseorang yang sebelumnya pernah terseret suatu perkara, namun secara hukum tidak terbukti bersalah. Jejak digital masih sering menimbulkan stigma berkepanjangan, meski pengadilan telah menyatakan seseorang tidak bersalah. Kondisi tersebut dapat berdampak pada kehidupan sosial, pekerjaan, apalagi masa depan seseorang dalam jangka panjang. Negara dinilai harus menghadirkan perlindungan hukum agar seseorang tidak terus-menerus menerima konsekuensi sosial atas tuduhan yang tidak terbukti benar.

Waspada Potensi Penyalahgunaan Penghapusan Rekam Jejak Digital

Adanya regulasi tentang Hak untuk Dilupakan juga tidak terlepas dari kemungkinan potensi penyalahgunaan oleh pihak tertentu, khususnya pejabat punlik yang berpengaruh di masyarakat. Penghapusan rekam jejak digital yang berkaitan dengan kepentingan publik sudah tentu dapat menimbulkan persoalan baru terkait transparansi informasi. Pada dasarnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui rekam jejak seseorang, apalagi berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan maupun perkara yang pernah menjadi sorotan publik. Banyak pakar hukum yang turut menekankan bahwa revisi UU HAM ini harus memuat instrumen dan batasan yang tegas supaya hak tersebut tidak berubah menjadi alat untuk memutihkan rekam jejak negatif di ruang digital. [4]

Titik Tengah antara Privasi Individu dan Kepentingan Publik

Hak untuk Dilupakan ini dapat berpotensi menimbulkan benturan dengan hak publik untuk tahu informasi dan prinsip kebebasan pers apabila tidak diatur secara hati-hati. Penghapusan informasi digital memang diperlukan untuk melindungi hak privasi dan masa depan seseorang. Akan tetapi, tidak semua rekam jejak negatif dapat dihapus dengan mudah, apalagi informasi tersebut masih ada kaitannya dengan kepentingan publik. Oleh karena itu, yang dibutuhkan ini bukan hanya sekadar menghapus informasi secara keseluruh, namun harus memerlukan keseimbangan yang jelas antara perlindungan privasi seseorang dengan hak masyarakat untuk tetap mengetahui informasi yang relevan.

Kesimpulan

Hak untuk Dilupakan memang dapat menjadi bentuk perlindungan hukum bagi seseorang yang tidak terbukti bersalah agar tidak terus terbayang oleh stigma digital dalam jangka panjang. Tetapi, keberadaan regulasinya juga tidak boleh mengabaikan hak publik untuk memperoleh informasi, apalagi yang ada kaitannya dengan kepentingan umum dan transparansi informasi dari pejabat publik. Revisi UU HAM ini masih perlu untuk menghadirkan batasan serta mekanisme yang jelas dan kuat supaya penerapannya tidak disalahgunakan sebagai alat untuk memutihkan rekam jejak negatif. Dengan demikian, yang perlu dibangun ini bukan hanya terkait perlindungan privasi individu saja, tapi juga tentang keseimbangan antara hak personal dan kepentingan publik secara proporsional.