Materi Hukum • 30 Apr 2026

Siapa Bertanggung Jawab dalam Kecelakaan Transportasi Publik?

literasihukum.com/en/siapa-bertanggung-jawab-kecelakaan-transportasi-publik

Siapa yang bertanggung jawab saat bus, kereta, kapal, atau pesawat kecelakaan? Simak dasar hukum ganti rugi, santunan, dan pidananya.

Opini • 10 Feb 2023

6 Fakta Porter Kereta, Tanpa Keterikatan Hukum - Bersandar pada Upah Sukarela dari Penumpang Kereta

literasihukum.com/en/6-facts-about-train-porters-no-legal-ties-relying-on-voluntary-wages-from-train-passengers

Literasi Hukum - Artikel ini membahas mengenai 6 fakta porter kereta di Indonesia. Apa saja sih faktanya? yuk simak penjelasan berikut ini! Ditulis oleh: Framulia Aura Salwanea (Mahasiswa Fakultas...

Opini • 01 Jan 2024

Cara Menuntut Ganti Rugi Kecelakaan Lalu Lintas

literasihukum.com/en/how-to-claim-compensation-for-traffic-accidents

Literasi Hukum - Kecelakaan lalu lintas dapat menimbulkan kerugian materiil dan imateriil. Berikut adalah cara menuntut ganti rugi atas kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Pendahuluan Kecelakaan la...

Opini • 29 Apr 2026

Kecelakaan Kereta Api Bekasi: Tanggung Jawab Hukum KAI

literasihukum.com/en/kecelakaan-kereta-api-bekasi-tanggung-jawab-hukum-kai

Tragedi kereta api Bekasi bukan sekadar musibah. Telaah tanggung jawab hukum KAI, hak korban atas kompensasi, dan kewajiban negara dalam keselamatan transportasi

Peraturan Peraturan Menteri Perhubungan · No. 19 · Tahun 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api

literasihukum.com/peraturan/16477/perubahan-atas-peraturan-menteri-perhubungan-nomor-pm-5-tahun-2017-tentang-sertifikasi-kecakapan-pengatur-perjalanan-kereta-api-dan-pengendali-perjalanan-kereta-api

…nteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 72 · Tahun 1954 • 29 Nov 1954

Penetapan Bagian I.B.W. XVI (Jawatan Kereta Api) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

literasihukum.com/peraturan/16805/penetapan-bagian-ibw-xvi-jawatan-kereta-api-dari-anggaran-republik-indonesia-untuk-tahun-tahun-dinas-1952-dan-1953

Undang-undang (UU) Nomor 72 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W. XVI (Jawatan Kereta Api) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 213 · Tahun 2015 • 10 Sep 2015

Percepatan Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit

literasihukum.com/peraturan/2190/percepatan-pembangunan-prasarana-kereta-api-ringanlight-rail-transit

…erah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 213 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit

Peraturan Peraturan Menteri Perhubungan · No. 49 · Tahun 2023 • 06 Nov 2023

Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Api Kecepatan Normal Dengan Penggerak Sendiri

literasihukum.com/peraturan/16435/standar-tata-cara-pengujian-dan-sertifikasi-kelaikan-kereta-api-kecepatan-normal-dengan-penggerak-sendiri

…bungan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Api Kecepatan Normal Dengan Penggerak Sendiri

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 54 · Tahun 1958 • 21 Jun 2026

Penetapan Bagian I.B.W. XVI (Jawatan Kereta Api) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

literasihukum.com/peraturan/16540/penetapan-bagian-ibw-xvi-jawatan-kereta-api-dari-anggaran-republik-indonesia-untuk-tahun-dinas-1955

Undang-undang (UU) Nomor 54 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian I.B.W. XVI (Jawatan Kereta Api) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

Peraturan Peraturan Menteri Perhubungan · No. 25 · Tahun 2023 • 08 Jun 2026

Penyelenggaraan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi

literasihukum.com/peraturan/16470/penyelenggaraan-kereta-api-ringan-terintegrasi-di-wilayah-jakarta-bogor-depok-dan-bekasi

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi