Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 22 · Tahun 1959 • 16 Nov 1959

Pengubahan Nama "Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" Menjadi "Bintang Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia"

literasihukum.com/peraturan/15717/pengubahan-nama-medali-sewindu-angkatan-perang-republik-indonesia-menjadi-bintang-sewindu-angkatan-perang-republik-indonesia

…ndang-Undang (Perpu) Nomor 22 Tahun 1959 tentang Pengubahan Nama "Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" Menjadi "Bintang Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia"

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 70 · Tahun 1958 • 04 Sep 1958

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1958 Tentang Tanda-Tanda Penghargaan Untuk Anggota Angkatan Perang (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 41), Sebagai Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/16027/penetapan-undang-undang-darurat-no-2-tahun-1958-tentang-tanda-tanda-penghargaan-untuk-anggota-angkatan-perang-lembaran-negara-tahun-1958-no-41-sebagai-undang-undang

…ng-Undang Darurat No. 2 Tahun 1958 Tentang Tanda-Tanda Penghargaan Untuk Anggota Angkatan Perang (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 41), Sebagai Undang-Undang

Peraturan Peraturan Badan Informasi Geospasial · No. 2 · Tahun 2025 • 02 Jul 2026

Pencabutan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Informasi Geospasial

literasihukum.com/peraturan/10112/pencabutan-peraturan-kepala-badan-informasi-geospasial-nomor-7-tahun-2016-tentang-penanganan-benturan-kepentingan-di-lingkungan-badan-informasi-geospasial

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Informasi Geospasial

Opini • 09 Feb 2023

Relevansi Perlakuan Tawanan Perang dalam Hukum Islam dan Konvensi Jenewa 1949

literasihukum.com/perlakuan-tawanan-perang

Literasi Hukum - Artikel ini membahas Relevansi Perlakuan Tawanan Perang dalam Hukum Islam dan Konvensi Jenewa 1949. Yuk simak pembahasannya! Ditulis oleh: Sintarda Hari (Mahasiswa Prodi Hukum Univ...

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 26 · Tahun 1957

Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela)

literasihukum.com/peraturan/15902/anggota-angkatan-perang-berdasarkan-ikatan-dinas-sukarela-militer-sukarela

Undang-undang Darurat Nomor 26 Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela)

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 12 · Tahun 1952

Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap Dinas Ketentaraan

literasihukum.com/peraturan/15959/kewajiban-anggota-angkatan-perang-untuk-tetap-dinas-ketentaraan

Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952 tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap Dinas Ketentaraan

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 79 · Tahun 1957

Pengesahan Pernyataan Keadaan Perang Sebagai Yang Telah Dilakukan Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 1957 Tanggal 17 Desember 1957

literasihukum.com/peraturan/15923/pengesahan-pernyataan-keadaan-perang-sebagai-yang-telah-dilakukan-dengan-keputusan-presiden-republik-indonesia-nomor-225-tahun-1957-tanggal-17-desember-1957

Undang-undang (UU) Nomor 79 Tahun 1957 tentang Pengesahan Pernyataan Keadaan Perang Sebagai Yang Telah Dilakukan Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 1957 Tanggal 17 Desember 1957

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 20 · Tahun 1955

Peraturan Sementara Mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang Dalam Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955

literasihukum.com/peraturan/15861/peraturan-sementara-mengenai-kedudukan-anggota-angkatan-perang-dalam-dinas-ketentaraan-sesudah-akhir-tahun-1955

…rurat Nomor 20 Tahun 1955 tentang Peraturan Sementara Mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang Dalam Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955

Peraturan Peraturan Menteri Perindustrian · No. 13 · Tahun 2025

Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional

literasihukum.com/peraturan/14487/tata-cara-penyampaian-data-industri-data-kawasan-industri-data-lain-informasi-industri-dan-informasi-lain-melalui-sistem-informasi-industri-nasional

…Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional

Opini • 17 Mar 2023

Penggunaan Senjata Flechette dalam Konflik Antarnegara Menurut Hukum Internasional

literasihukum.com/penggunaan-senjata-flechette

Literasi Hukum - Artikel ini membahas penggunaan flechette sebagai senjata dalam perang dan pengaturannya dalam hukum humaniter internasional. Flechette adalah dart miniature berbentuk anak panah keci...