Berita • 06 Mar 2026

Polisi Kerahkan 1.436 Personel Amankan Demo Mahasiswa di DPR dan Monas

literasihukum.com/polisi-kerahkan-1436-personel-amankan-demo-mahasiswa-di-dpr-dan-monas

Polisi mengerahkan 1.436 personel gabungan untuk mengamankan demo mahasiswa dan masyarakat sipil di DPR dan Monas, Jakarta Pusat, dengan pendekatan humanis tanpa senjata api.

Opini • 03 Sep 2025

Ketika Hak Bersuara Berujung Chaos: Siapa Dalang di Balik Demo Ricuh?

literasihukum.com/ketika-hak-bersuara-berujung-chaos-siapa-dalang-di-balik-demo-ricuh

Membahas tentang aksi demo bulan agsutus dan polemik didalamnya mulai dari isu ditunggangi dan provokasi oleh elite politik untuk memecah belah rakyat

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 3 · Tahun 2006 • 04 Apr 2006

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR KABUPATEN LUWU TIMUR

literasihukum.com/peraturan/9402/pemberian-tunjangan-perumahan-kepada-pimpinan-dan-anggota-dpr-kabupaten-luwu-timur

…imur Nomor 3 Tahun 2006 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR KABUPATEN LUWU TIMUR

Berita • 06 Jan 2026

Kejagung Jelaskan Pelibatan TNI di Pengamanan Sidang Nadiem Makarim: Berbasis Penilaian Risiko

literasihukum.com/kejagung-pelibatan-tni-pengamanan-sidang-nadiem-makarim-berbasis-risiko

Kejagung menegaskan pelibatan prajurit TNI dalam pengamanan, khususnya di lingkungan Jampidsus, dilakukan berdasarkan penilaian risiko dan tidak hanya untuk persidangan. Dalam sidang Tipikor Jakarta, hakim sempat meminta personel TNI berges…

Opini • 27 May 2025

Politisasi Militer: Kolaborasi TNI dan Kejaksaan

literasihukum.com/politisasi-militer-kolaborasi-tni-dan-kejaksaan

Artikel ini membahas tentang kolaborasi baru antara TNI dan Kejaksaan perihal pengamanan aset dan gedung Kejaksaan yang menjadi kontroversial.

Kamus Hukum

Dpr

literasihukum.com/kamus-hukum/1405/dpr

Dpr Dpr adalah konsep/istilah administrasi atau ketatanegaraan terkait dpr. Kategori: Hukum Tata Negara Contoh: Pemohon menggugat dpr melalui mekanisme yang tersedia. Sumber: UUD 1945 Rujukan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T…

Kamus Hukum

Legislasi

literasihukum.com/kamus-hukum/157/legislasi

…si Proses pembuatan Undang-Undang di Indonesia terdiri dari perencanaan, pengajuan RUU ke DPR, pembahasan di DPR, persetujuan antara DPR dengan Presiden, pengesahan oleh DPR, serta pengundangan dan pengumuman oleh Pemerintah

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 21 · Tahun 2018 • 30 Apr 2018

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

literasihukum.com/peraturan/3596/pedoman-penyelenggaraan-persandian-untuk-pengamanan-informasi-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-barru

…bup) Kabupaten Barru Nomor 21 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 35 · Tahun 2019 • 29 Nov 2019

BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN TERNAK HASIL OPERASI PENERTIBAN

literasihukum.com/peraturan/7207/biaya-pemeliharaan-dan-pengamanan-ternak-hasil-operasi-penertiban

…n Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2019 tentang BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN TERNAK HASIL OPERASI PENERTIBAN

Peraturan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia · No. 2 · Tahun 2024 • 05 Sep 2024

Tanda Pengenal Pin untuk Pengamanan kepada Presiden dan Wakil Presiden beserta Keluarga Termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan

literasihukum.com/peraturan/15186/tanda-pengenal-pin-untuk-pengamanan-kepada-presiden-dan-wakil-presiden-beserta-keluarga-termasuk-tamu-negara-setingkat-kepala-negarakepala-pemerintahan

…Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tanda Pengenal Pin untuk Pengamanan kepada Presiden dan Wakil Presiden beserta Keluarga Termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan