Menampilkan 1–7 dari 7 hasil
· ~5ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 06 May 2024
KPU dan Golkar Bantah Dalil Gerinda mengenai Kecurangan Pemilu DPR RI di Papua Tengah
literasihukum.com/sidang-mk-kecurangan-pemilu-papua-tengah
Sidang MK tentang kecurangan Pemilu DPR RI di Papua Tengah berlangsung, dengan KPU dan Golkar membantah klaim Gerindra.
Berita
• 21 Jul 2025
MK Kembali Tegaskan Larangan Wamen Rangkap Jabatan
literasihukum.com/mk-kembali-tegaskan-larangan-wamen-rangkap-jabatan
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menegaskan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri. Meski sudah ada putusan, mengapa praktik wamen menjadi komisaris masih terus terjadi? Simak analisis hukumnya d...
Berita
• 29 Mar 2024
Tokoh-tokoh Akademisi dan Masyarakat Sipil Ajukan Amicus Curiae Minta Diskualifikasi Gibran
literasihukum.com/akademisi-ajukan-sebagai-amicus-curiae-ke-mk
Sebanyak 303 tokoh yang tergabung dalam Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil telah mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan (amicus curiae) kepada Mahkamah Konstitusi .
Berita
• 27 Mar 2024
Gugatan Ganjar-Mahfud ke MK: Menjaga Kewarasan dan Masa Depan Demokrasi
literasihukum.com/gugatan-ganjar-mahfud-ke-mk
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan bahwa mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menjaga kestabilan dan aspirasi masyarakat akan Indonesia yang...
Berita
• 25 Jul 2025
Pimpinan DPR Terima Kajian Komisi III soal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Hakim MK
literasihukum.com/pimpinan-dpr-terima-kajian-komisi-iii-soal-dugaan-penyalahgunaan-wewenang-hakim-mk
Pimpinan DPR menerima surat Komisi III berisi kajian dugaan penyalahgunaan wewenang hakim MK terkait putusan pemilu nasional dan lokal terpisah. Dokumen itu berpotensi menjadi dasar evaluasi terhadap...
Berita
• 18 Sep 2025
Tolak Uji Formil UU BUMN, MK Minta Pembentuk UU Utamakan Masukan Publik
literasihukum.com/tolak-uji-formil-uu-bumn-mk-minta-pembentuk-uu-utamakan-masukan-publik
MK menolak uji formil UU 1/2025 tentang BUMN. MK menilai asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong agar masukan publik diprioritaskan; empat hakim menyatakan dissentin...
Berita
• 20 Jan 2026
MK Perkuat Perlindungan Hukum Wartawan dari Kriminalisasi
literasihukum.com/mk-perkuat-perlindungan-hukum-wartawan-dari-kriminalisasi
MK tegaskan perlindungan hukum wartawan adalah instrumen konstitusional. Pidana/perdata jadi upaya terakhir setelah mediasi Dewan Pers.