Menampilkan 1–10 dari 48 hasil
· ~31ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Perhubungan · No. 39 · Tahun 2023
• 26 Jul 2026
Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai
literasihukum.com/peraturan/16450/konversi-sepeda-motor-dengan-penggerak-motor-bakar-menjadi-sepeda-motor-listrik-berbasis-baterai
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai
Peraturan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral · No. 13 · Tahun 2023
Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Dalam Program Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai
literasihukum.com/peraturan/16093/perubahan-atas-peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-3-tahun-2023-tentang-pedoman-umum-bantuan-pemerintah-dalam-program-konversi-sepeda-motor-dengan-penggerak-motor-bakar-menjadi-sepeda-motor-listrik-berbasis-baterai
…Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Dalam Program Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai
Berita
• 02 May 2026
Presiden Prabowo Teken Perpres Potongan Ojol Maksimal 8%
news.literasihukum.com/presiden-prabowo-teken-perpres-potongan-ojol-maksimal-8-persen
Presiden Prabowo resmi teken Perpres 27/2026. Potongan ojol maksimal 8 persen, driver dapat 92% pendapatan plus jaminan sosial BPJS.
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 7 · Tahun 1977
• 24 Nov 1977
PERSEWAAN MOTOR WALS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
literasihukum.com/peraturan/2039/persewaan-motor-wals-milik-pemerintah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-bantaeng
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 1977 tentang PERSEWAAN MOTOR WALS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 6 · Tahun 1981
• 03 Jun 1981
MERUBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 7 TAHUN 1977 MENGENAI PERSEWAAN MOTOR WAJIB MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
literasihukum.com/peraturan/1999/merubah-untuk-pertama-kalinya-peraturan-daerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-bantaeng-nomor-7-tahun-1977-mengenai-persewaan-motor-wajib-milik-pemerintah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-bantaeng
…RATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 7 TAHUN 1977 MENGENAI PERSEWAAN MOTOR WAJIB MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 3 · Tahun 1977
PERSWAAN MOTOR WALS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TK.II MAROS
literasihukum.com/peraturan/349/perswaan-motor-wals-milik-pemerintah-kabupaten-daerah-tkii-maros
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 1977 tentang PERSWAAN MOTOR WALS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TK.II MAROS
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 195 · Tahun 2014
Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor
literasihukum.com/peraturan/9204/pembatasan-lalu-lintas-sepeda-motor
…Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 141 · Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor
literasihukum.com/peraturan/5020/perubahan-atas-peraturan-gubernur-nomor-195-tahun-2014-tentang-pembatasan-lalu-lintas-sepeda-motor
…ubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor
Opini
• 24 Feb 2023
Polemik Regulasi Ojek Online dan Konvensional
literasihukum.com/regulasi-ojek-online-dan-opang
Literasi Hukum - Artikel ini menjelaskan mengenai polemik regulasi ojek online dan konvensional serta dasar hukumnya di Indonesia. Menilik Regulasi Hukum dalam Pembenahan Ojek Online Perkembanga...
Opini
• 29 Aug 2025
Di Bawah Roda Kekuasaan: Polisi, Hukum, dan Rasa Keadilan untuk Korban Ojol
literasihukum.com/di-bawah-roda-kekuasaan-polisi-hukum-dan-rasa-keadilan-untuk-korban-ojol
Driver ojol tertabrak mobil polisi saat demo di DPR. Hukum tak boleh berhenti di pasal, tapi harus menjawab rasa keadilan rakyat.
