Hasil Pencarian: kejahatan siber

Opini • 28 Mar 2025

Penegakan Hukum Yurisdiksi Negara dalam Tindak Pidana Peretasan

literasihukum.com/hukum-yurisdiksi-negara-pidana-peretasan

…risdiksi tindak pidana, penegakan hukum, serta kebijakan hukum terhadap pelaksanaan hukum siber

Peraturan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara · No. 7 · Tahun 2025 • 25 Jun 2026

Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ikatan Dinas bagi Lulusan Politeknik Siber dan Sandi Negara

literasihukum.com/peraturan/12516/perubahan-atas-peraturan-badan-siber-dan-sandi-negara-nomor-2-tahun-2025-tentang-ikatan-dinas-bagi-lulusan-politeknik-siber-dan-sandi-negara

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ikatan Dinas bagi Lulusan Politeknik Siber dan Sandi Negara

Opini • 01 Apr 2025

Militer di Ruang Siber: Langkah Strategis atau Ancaman bagi Kebebasan Digital?

literasihukum.com/militer-di-ruang-siber-langkah-strategis-atau-ancaman-bagi-kebebasan-digital

Kewenangan TNI di dunia siber menimbulkan pro-kontra. Jika tidak diatur jelas, bisa memicu tumpang tindih kewenangan dan mengancam kebebasan digital.

Peraturan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara · No. 1 · Tahun 2021 • 08 Apr 2021

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Internal di Badan Siber dan Sandi Negara

literasihukum.com/peraturan/15013/pembentukan-peraturan-perundang-undangan-dan-peraturan-internal-di-badan-siber-dan-sandi-negara

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Internal di Badan Siber dan Sandi Negara

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 4 · Tahun 1976 • 27 Apr 1976

Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan

literasihukum.com/peraturan/17091/perubahan-dan-penambahan-beberapa-pasal-dalam-kitab-undang-undang-hukum-pidana-bertalian-dengan-perluasan-berlakunya-ketentuan-perundang-undangan-pidana-kejahatan-penerbangan-dan-kejahatan-terhadap-saranaprasarana-penerbangan

…g Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 29 · Tahun 1950

Penetapan Kejahatan-Kejahatan dan Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan dalam Masa Pekerjaan oleh Para Pejabat, yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam Tingkat Pertama dan Tertinggi Diadili oleh Mahkamah Agung Indonesia

literasihukum.com/peraturan/16617/penetapan-kejahatan-kejahatan-dan-pelanggaran-pelanggaran-yang-dilakukan-dalam-masa-pekerjaan-oleh-para-pejabat-yang-menurut-pasal-148-konstitusi-republik-indonesia-serikat-dalam-tingkat-pertama-dan-tertinggi-diadili-oleh-mahkamah-agung-indonesia

Undang-undang Darurat Nomor 29 Tahun 1950 tentang Penetapan Kejahatan-Kejahatan dan Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan dalam Masa Pekerjaan oleh Para Pejabat, yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam Tingkat Pe…

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 47 · Tahun 2023 • 20 Jul 2026

Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber

literasihukum.com/peraturan/18456/strategi-keamanan-siber-nasional-dan-manajemen-krisis-siber

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber

Opini • 10 Sep 2025

Menyoal Kewenangan Patroli Siber TNI di Ranah Penegakan Hukum

literasihukum.com/menyoal-kewenangan-patroli-siber-tni-di-ranah-penegakan-hukum

Menyoal Kewenangan Patroli Siber TNI di Ranah Penegakan Hukum

Opini • 07 Apr 2026

Dekonstruksi UU PPMI: Menjawab Celah Hukum Cyber Trafficking

literasihukum.com/dekonstruksi-uu-ppmi-menjawab-celah-hukum-cyber-trafficking

…nstruksi untuk lindungi PMI dari cyber trafficking. Mandat surveilans digital & diplomasi siber transnasional mendesak.

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 105 · Tahun 2023

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.04.2021 tentang Penindakan Atas Barang Yang Diduga Terkait Dengan Tindakan Terorisme Dan/Atau Kejahatan Lintas Negara

literasihukum.com/peraturan/18124/perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-81pmk042021-tentang-penindakan-atas-barang-yang-diduga-terkait-dengan-tindakan-terorisme-danatau-kejahatan-lintas-negara

…021 tentang Penindakan Atas Barang Yang Diduga Terkait Dengan Tindakan Terorisme Dan/Atau Kejahatan Lintas Negara