Opini • 28 Dec 2025

Anomali Penegakan Hukum Korupsi: Ironi Impunitas Aktor Struktural

literasihukum.com/anomali-penegakan-hukum-korupsi-impunitas-struktural

Analisis tajam mengenai anomali penegakan hukum korupsi di Indonesia. Mengapa aktor struktural sering lolos dari jerat pidana sementara pelaksana teknis jadi tumbal? Temukan jawabannya di sini

Opini • 03 Jan 2026

Korupsi Tanpa Penjara: Normalisasi Impunitas Hukum

literasihukum.com/korupsi-tanpa-penjara-normalisasi-impunitas-2

Penegakan hukum korupsi di Indonesia belakangan ini menyuguhkan sebuah anomali.

Opini • 26 Jan 2026

Impunitas Korporasi dalam Kejahatan Lingkungan & Urgensi Ekosida

literasihukum.com/impunitas-korporasi-kejahatan-lingkungan-ekosida

Impunitas korporasi dalam kejahatan lingkungan, kegagalan penegakan hukum, dan urgensi ekosida sebagai reformasi hukum pidana lingkungan di Indonesia.

Opini • 20 Jun 2025

Paradoks ODOL: Supir Truk, Kriminalisasi Struktural, dan Ilusi Penegakan Hukum di Indonesia

literasihukum.com/paradoks-odol-supir-truk-kriminalisasi-struktural-dan-ilusi-penegakan-hukum-di-indonesia

Artikel ini mengupas tuntutan sopir, cacat struktural hukum lalu lintas, dan solusi reformasi agar hukum lebih adil bagi buruh jalanan.

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 132 · Tahun 2012 • 19 Sep 2012

Standar Kompetesi Jabatan Struktural Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Eselon V

literasihukum.com/peraturan/10074/standar-kompetesi-jabatan-struktural-eselon-i-eselon-ii-eselon-iii-eselon-iv-dan-eselon-v

…insi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 132 Tahun 2012 tentang Standar Kompetesi Jabatan Struktural Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Eselon V

Opini • 06 Jan 2026

Pseudo-Netralitas: Fiksi Hukum dan Kooptasi Politik Birokrasi

literasihukum.com/pseudo-netralitas-fiksi-hukum-kooptasi-politik-birokrasi

Analisis pseudo-netralitas ASN: membongkar fiksi hukum yang menutupi kooptasi politik birokrasi. Kritik tajam atas desain hukum kepegawaian negara.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 42 · Tahun 2020 • 16 Nov 2020

STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL

literasihukum.com/peraturan/9086/standar-kompetensi-jabatan-struktural

…Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 42 Tahun 2020 tentang STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 21 · Tahun 2025 • 09 Apr 2025

Kelas Jabatan Struktural Dan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur

literasihukum.com/peraturan/3924/kelas-jabatan-struktural-dan-fungsional-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-kaur

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kelas Jabatan Struktural Dan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 15 · Tahun 2011 • 08 Jun 2026

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

literasihukum.com/peraturan/38/tugas-pokok-fungsi-rincian-tugas-dan-tata-kerja-jabatan-struktural-pada-badan-penanggulangan-bencana-daerah-kabupaten-luwu-utara

…ara Nomor 15 Tahun 2011 tentang TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 17 · Tahun 2010 • 19 Jun 2026

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS PERHUBUNGAN DAN INFOKOM KABUPATEN BANTAENG

literasihukum.com/peraturan/13345/tugas-pokok-fungsi-dan-uraian-tugas-jabatan-struktural-dinas-perhubungan-dan-infokom-kabupaten-bantaeng

…bupaten Bantaeng Nomor 17 Tahun 2010 tentang TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS PERHUBUNGAN DAN INFOKOM KABUPATEN BANTAENG