Menampilkan 1–10 dari 200 hasil
· ~72ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Materi Hukum
• 31 Dec 2023
Upaya Hukum Pidana di Indonesia: Jenis, Syarat, dan Prosedurnya
literasihukum.com/upaya-hukum-pidana-di-indonesia-jenis-syarat-dan-prosedurnya
Pelajari jenis, syarat, dan prosedur upaya hukum pidana di Indonesia: banding, kasasi, praperadilan, dan peninjauan kembali. Panduan lengkap!
Materi Hukum
• 16 Mar 2024
Perbedaan Putusan Lepas dan Bebas dalam Perkara Pidana
literasihukum.com/perbedaan-putusan-lepas-dan-bebas
Dalam terminologi hukum berbahasa Belanda, dikenal istilah putusan bebas (vrijspraak) dan putusan lepas (onslag van recht vervolging). Lalu apa si perbedaan putusan lepas dan bebas?
Materi Hukum
• 19 Mar 2024
Kekuatan Keterangan Saksi dalam Perkara Pidana: Memahami Nilai dan 4 Jenisnya
literasihukum.com/kekuatan-keterangan-saksi-dalam-perkara-pidana
Pelajari peran penting keterangan saksi dalam proses pembuktian perkara pidana. Artikel ini mengulas tuntas tentang nilai kekuatan pembuktian, jenis-jenis saksi, serta ketentuan hukum terkait.
Opini
• 15 Jan 2024
Sistem Pembuktian Pidana di Indonesia
literasihukum.com/memahami-sistem-pembuktian-pidana
Literasi Hukum - Artikel ini membahas mengenai 4 sistem pembuktian pidana. Yuk simak penjelasannya! Di dalam teori dikenal 4 (empat) sistem pembuktian yaitu: 1. Sistem Pembuktian Pidana Convicti...
Peraturan
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 1 · Tahun 2024
• 26 Nov 2024
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia
literasihukum.com/peraturan/14665/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-hak-asasi-manusia
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 1 · Tahun 2024
• 15 Nov 2024
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
literasihukum.com/peraturan/14691/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 20 · Tahun 1961
• 26 Sep 1961
Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya
literasihukum.com/peraturan/16730/pencabutan-hak-hak-tanah-dan-benda-benda-yang-ada-diatasnya
Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 4 · Tahun 2025
• 29 Sep 2025
Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029
literasihukum.com/peraturan/7433/rencana-strategis-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan-tahun-2025-2029
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029
Peraturan
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 10 · Tahun 2025
• 23 Sep 2025
Tata Cara Pelayanan Pengaduan Permasalahan Hak Asasi Manusia
literasihukum.com/peraturan/7437/tata-cara-pelayanan-pengaduan-permasalahan-hak-asasi-manusia
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelayanan Pengaduan Permasalahan Hak Asasi Manusia
Peraturan
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 5 · Tahun 2025
• 23 Jun 2026
Pakaian Dinas dan Atribut Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia
literasihukum.com/peraturan/7441/pakaian-dinas-dan-atribut-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-kementerian-hak-asasi-manusia
Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia