Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 22 · Tahun 1998 • 30 Sep 1998

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Yang Mengatur Tentang Pajak Daerah Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997

literasihukum.com/peraturan/14197/pencabutan-peraturan-daerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-semarang-yang-mengatur-tentang-pajak-daerah-yang-tidak-sesuai-dengan-undang-undang-nomor-18-tahun-1997

…Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Yang Mengatur Tentang Pajak Daerah Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 15 · Tahun 2012 • 14 Sep 2012

Pencabutan 8 (delapan) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

literasihukum.com/peraturan/14312/pencabutan-8-delapan-peraturan-daerah-kabupaten-wonogiri-yang-tidak-sesuai-dengan-undang-undang-nomor-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah

…Tahun 2012 tentang Pencabutan 8 (delapan) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Materi Hukum • 29 Apr 2024

Ketentuan Hukum terkait Batasan Nilai Barang Kiriman yang dikenakan Bea masuk Oleh Bea Cukai

literasihukum.com/nilai-barang-dikenakan-bea-masuk-oleh-bea-cukai

Artikel ini membahas tentang Ketentuan Hukum terkait Batasan Nilai Barang Kiriman yang dikenakan Bea masuk Oleh Bea Cukai

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 7 · Tahun 1954 • 21 Apr 1954

Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya

literasihukum.com/peraturan/15889/dasar-hukum-keputusan-kepala-daerah-otonom-dalam-keadaan-dewan-perwakilan-rakyat-daerahdewan-pemerintah-daerah-tidak-ada-atau-tidak-dapat-menjalankan-tugas-kewajibannya

Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1954 tentang Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya

Materi Hukum • 14 Apr 2024

Perlindungan Konsumen Jika Barang dari Online Shop Tidak Sesuai

literasihukum.com/perlindungan-konsumen-dalam-online-shop

Artikel ini membahas secara mendalam tentang perlindungan hukum terhadap konsumen jika barang yang mereka beli ternyata berbeda atau tidak sesuai.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 4 · Tahun 2025

Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025

literasihukum.com/peraturan/13737/pedoman-pemberian-insentif-kepada-guru-tidak-tetap-guru-tetap-yayasan-pegawai-tidak-tetap-dan-pegawai-tetap-yayasan-di-kabupaten-bantul-tahun-anggaran-2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025

Materi Hukum • 14 Feb 2026

Barang Titipan Tidak Dikembalikan: Pasal Penggelapan KUHP Baru & Ancaman Hukuman

literasihukum.com/barang-titipan-tidak-dikembalikan-pasal-penggelapan-kuhp-baru-ancaman-hukuman

Barang dititipkan atau dipinjamkan tapi tidak dikembalikan? Simak penjelasan penggelapan di KUHP Baru: pasal, syarat penggelapan ringan, bentuk yang lebih berat karena hubungan kerja, serta catatan jika pelaku keluarga/pasangan.

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 162 · Tahun 2023

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi

literasihukum.com/peraturan/16180/perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-145pmk062021-tentang-pengelolaan-barang-milik-negara-yang-berasal-dari-barang-rampasan-negara-dan-barang-gratifikasi

…ntang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 1 · Tahun 2025

Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah Selain Kendaraan Perorangan, Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Daerah Hibah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah;

literasihukum.com/peraturan/10882/tata-cara-penjualan-barang-milik-daerah-selain-kendaraan-perorangan-pelaksanaan-tukar-menukar-barang-milik-daerah-hibah-dan-penyertaan-modal-pemerintah-daerah-atas-barang-milik-daerah

…aturan Walikota (Perwali) Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah Selain Kendaraan Perorangan, Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Daerah Hibah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Bara…

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 17 · Tahun 1951 • 16 Sep 1951

Penimbunan Barang-barang

literasihukum.com/peraturan/16574/penimbunan-barang-barang

Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang