Opini • 28 Mar 2025

Militer dalam Ruang Penegakan Hukum dan Politik Sipil di Amerika Serikat

literasihukum.com/militer-dalam-ruang-penegakan-hukum-dan-politik-sipil-di-amerika-serikat

Militer AS dilarang menangani hukum sipil kecuali dalam keadaan darurat, sementara Indonesia masih berproses dalam menavigasi peran militer di sipil.

Opini • 24 Dec 2025

Mahfud MD: Jabatan Sipil Polri Wajib Diatur UU, Bukan Perpol

literasihukum.com/mahfud-md-jabatan-sipil-polri-wajib-diatur-uu

Mahfud MD tegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kepastian hukum.

Opini • 01 Apr 2025

Sederet Problematika Pengesahan UU TNI: Substansi dan Law Making Process hingga Hidupkan Supremasi Militer

literasihukum.com/sederet-problematika-pengesahan-uu-tni-substansi-dan-law-making-process-hingga-hidupkan-supremasi-militer

Artikel ini secara singkat akan membahas mengenai problematika dalam pengesahan UU TNI mulai dari aspek formil, hingga aspek substansi.

Kamus Hukum

Code Civil

literasihukum.com/kamus-hukum/76/code-civil

Code Civil Kitab undang-undang hukum sipil; kitab undang-undang hukum perdata.

Opini • 24 Dec 2025

Potensi Kembalinya Dwifungsi ABRI

literasihukum.com/potensi-kembalinya-dwifungsi-abri

Pengisian jabatan sipil oleh Tentara NasionaI Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan kembalinya Dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 38 · Tahun 2014 • 03 Nov 2014

Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

literasihukum.com/peraturan/12509/perjalanan-dinas-dalam-negeri-bagi-pegawai-aparatur-sipil-negara-dan-bukan-pegawai-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-indragiri-hilir

…iri Hilir Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 55 · Tahun 2017 • 29 Sep 2017

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TORAJA UTARA

literasihukum.com/peraturan/499/pemberian-tambahan-penghasilan-bagi-pegawai-negeri-sipil-pada-dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-kabupaten-toraja-utara

…raja utara Nomor 55 Tahun 2017 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TORAJA UTARA

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 76 · Tahun 2018 • 27 Sep 2018

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

literasihukum.com/peraturan/2372/pedoman-pemberian-tambahan-penghasilan-bagi-pegawai-negeri-sipil-dan-calon-pegawai-negeri-sipil-dilingkungan-pemerintah-kabupaten-bone

…ne Nomor 76 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 38 · Tahun 2018 • 07 Nov 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

literasihukum.com/peraturan/3248/perubahan-atas-peraturan-bupati-nomor-22-tahun-2018-tentang-tambahan-penghasilan-pegawai-negeri-sipil-dan-calon-pegawai-negeri-sipil-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-barru

…HAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 8 · Tahun 2024 • 02 Apr 2024

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

literasihukum.com/peraturan/8155/perubahan-kedua-atas-peraturan-bupati-pangkajene-dan-kepulauan-nomor-10-tahun-2023-tentang-tambahan-penghasilan-bagi-pegawai-negeri-sipil-dan-calon-pegawai-negeri-sipil

…KAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL