Hasil Pencarian: Sengketa Lahan

Opini • 03 Feb 2025

Sawah Jadi Mall, Hukum Jadi Alat : Siapa yang Bertanggung Jawab atas Alih Fungsi Lahan?

literasihukum.com/sawah-jadi-mall-hukum-jadi-alat-siapa-yang-bertanggung-jawab-atas-alih-fungsi-lahan

Alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian memunculkan pertanyaan: siapa yang bertanggung jawab? Hukum, sosial, dan ekonomi terlibat dalam isu.

Peraturan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia · No. 2 · Tahun 2024

Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi

literasihukum.com/peraturan/15015/tata-cara-pelaksanaan-verifikasi-data-lahan-sawah-terhadap-data-pertanahan-dan-tata-ruang-penetapan-peta-lahan-sawah-yang-dilindungi-dan-pemberian-rekomendasi-perubahan-penggunaan-tanah-pada-lahan-sawah-yang-dilindungi

…ional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 51 · Tahun 2023

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

literasihukum.com/peraturan/14118/penetapan-lahan-pertanian-pangan-berkelanjutan-dan-lahan-cadangan-pertanian-pangan-berkelanjutan

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Opini • 02 Apr 2026

Lapar di Negeri Agraris: Ironi Hukum Pangan yang Belum Memihak

literasihukum.com/lapar-di-negeri-agraris-ironi-hukum-pangan-yang-belum-memihak

Ironi hukum pangan di Indonesia: negara agraris, tapi kelaparan mengintai. Kebijakan agraria belum sepenuhnya memihak kedaulatan pangan rakyat.

Opini • 11 Jan 2025

Menyorot Program Reforma Agraria di Desa Batulawang

literasihukum.com/menyorot-program-reforma-agraria-di-desa-batulawang

Menyorot bagaimana kebijakan pemerintah justru melenceng dari program reforma agraria sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Pokok Agraria

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 192 · Tahun 2015 • 19 Jun 2026

Honorarium Kepanitiaan Non Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Sidang Sengketa Informasi Pada Komisi Informasi Provinsi

literasihukum.com/peraturan/2482/honorarium-kepanitiaan-non-pegawai-negeri-sipil-dalam-penyelesaian-sidang-sengketa-informasi-pada-komisi-informasi-provinsi

…un 2015 tentang Honorarium Kepanitiaan Non Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Sidang Sengketa Informasi Pada Komisi Informasi Provinsi

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 30 · Tahun 1999

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

literasihukum.com/peraturan/17368/arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 17 · Tahun 1997

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

literasihukum.com/peraturan/17304/badan-penyelesaian-sengketa-pajak

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 6 · Tahun 2025

Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

literasihukum.com/peraturan/5071/fasilitasi-penanganan-sengketa-dan-konflik-pertanahan

Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 99 · Tahun 2025

Pengesahan 1907 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes (Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai 1907)

literasihukum.com/peraturan/8850/pengesahan-1907-convention-for-the-pacific-settlement-of-international-disputes-konvensi-tentang-penyelesaian-sengketa-internasional-secara-damai-1907

…ntion for the Pacific Settlement of International Disputes (Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai 1907)