Menampilkan 1–10 dari 200 hasil
· ~89ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 05 Aug 2023
Sedikit diketahui! Kenali Perbedaan 2 Jenis Aduan, Laporan Polisi vs. Pengaduan Polisi: Pengertian dan Proses Hukumnya
literasihukum.com/laporan-polisi-pengaduan-polisi
Literasi Hukum - Artikel ini menjelaskan perbedaan mendasar antara laporan polisi dan pengaduan polisi, serta proses hukum yang terkait. Pelajari perbedaan antara laporan polisi yang diajukan oleh pet...
Opini
• 24 Dec 2025
Mahfud MD: Jabatan Sipil Polri Wajib Diatur UU, Bukan Perpol
literasihukum.com/mahfud-md-jabatan-sipil-polri-wajib-diatur-uu
Mahfud MD tegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kepastian hukum.
Opini
• 17 Dec 2025
Perpol 10 Tahun 2025: Kebijakan Administratif atau Masalah Konstitusional?
literasihukum.com/perpol-10-tahun-2025-kebijakan-administratif-atau-masalah-konstitusional-1765870521
Perpol 10 Tahun 2025 sah secara formal, tetapi berpotensi inkonstitusional jika bertentangan dengan putusan MK dan prinsip supremasi konstitusi.
Peraturan
Peraturan Menteri Perdagangan · No. 10 · Tahun 2024
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Barang Yang Dilarang Untuk Diekspor
literasihukum.com/peraturan/16162/perubahan-atas-peraturan-menteri-perdagangan-nomor-22-tahun-2023-tentang-barang-yang-dilarang-untuk-diekspor
…tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Barang Yang Dilarang Untuk Diekspor
Peraturan
Peraturan Menteri Perdagangan · No. 20 · Tahun 2024
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Barang yang Dilarang Untuk Diekspor
literasihukum.com/peraturan/15321/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-perdagangan-nomor-22-tahun-2023-tentang-barang-yang-dilarang-untuk-diekspor
…erubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Barang yang Dilarang Untuk Diekspor
Peraturan
Peraturan Menteri Perdagangan · No. 8 · Tahun 2025
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor
literasihukum.com/peraturan/14517/perubahan-ketiga-atas-peraturan-menteri-perdagangan-nomor-22-tahun-2023-tentang-barang-yang-dilarang-untuk-diekspor
…rubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 17 · Tahun 2025
• 17 Jun 2026
Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
literasihukum.com/peraturan/17577/standar-operasional-prosedur-satuan-polisi-pamong-praja-dan-kode-etik-polisi-pamong-praja
…(Pergub) Provinsi Maluku Nomor 17 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 13 · Tahun 2025
Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
literasihukum.com/peraturan/4199/petunjuk-teknis-standar-operasional-prosedur-satuan-polisi-pamong-praja-dan-kode-etik-polisi-pamong-praja
…unung Mas Nomor 13 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 67 · Tahun 2025
Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
literasihukum.com/peraturan/8198/petunjuk-teknis-standar-operasional-prosedur-satuan-polisi-pamong-praja-dan-kode-etik-polisi-pamong-praja
…urwakarta Nomor 67 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 33 · Tahun 2025
Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamomg Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
literasihukum.com/peraturan/6013/standar-operasional-prosedur-satuan-polisi-pamomg-praja-dan-kode-etik-polisi-pamong-praja
…rbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamomg Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja