Menampilkan 1–10 dari 200 hasil
· ~131ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 09 Feb 2024
Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Peradilan Administrasi
literasihukum.com/keputusan-tata-usaha-negara
Pelajari bentuk keputusan tata usaha negara yang menjadi objek peradilan administrasi Indonesia.
Opini
• 29 Feb 2024
Struktur Peradilan untuk Sengketa Tata Usaha Negara
literasihukum.com/peradilan-sengketa-tata-usaha-negara
…jari secara praktis mengenai struktur peradilan administrasi untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 2 · Tahun 2019
Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah Dalam Negeri, dan Luar Negeri Bagi Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang Disetarakan dengan Pejabat Eselon, dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Muna Barat
literasihukum.com/peraturan/13055/perjalanan-dinas-dalam-daerah-luar-daerah-dalam-negeri-dan-luar-negeri-bagi-pejabat-pejabat-eselon-pejabat-yang-disetarakan-dengan-pejabat-eselon-dan-pegawai-negeri-sipil-serta-pegawai-tidak-tetap-kabupaten-muna-barat
…019 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah Dalam Negeri, dan Luar Negeri Bagi Pejabat, Pejabat Eselon, Pejabat yang Disetarakan dengan Pejabat Eselon, dan Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Muna Barat
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 10 · Tahun 2021
Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado
literasihukum.com/peraturan/14594/pembentukan-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-palembang-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-banjarmasin-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-mataram-dan-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-manado
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara…
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 77 · Tahun 2024
Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang
literasihukum.com/peraturan/15119/tata-cara-penjualan-barang-milik-negara-berupa-kendaraan-perorangan-dinas-kepada-pejabat-negara-mantan-pejabat-negara-pegawai-aparatur-sipil-negara-prajurit-tentara-nasional-indonesia-atau-anggota-kepolisian-negara-republik-indonesia-tanpa-melalui-lelang
…tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indo…
Kamus Hukum
Keputusan Tata Usaha Negara
literasihukum.com/kamus-hukum/138/keputusan-tata-usaha-negara
…Negara Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat pemerintahan yang bersifat konkret, individual, dan final. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Pemohon menggugat keputusan tata usaha…
Opini
• 13 Feb 2024
Keputusan Fiktif Positif dan Negatif
literasihukum.com/keputusan-fiktif-positif-negatif
Pahami bagaimana peranan keputusan fiktif positif dan negatif dalam administrasi pemerintahan Indonesia.
Peraturan
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah · No. 3 · Tahun 2024
• 26 Jun 2026
Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
literasihukum.com/peraturan/14963/tata-cara-penyelesaian-kerugian-negara-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-atau-pejabat-lain-di-lingkungan-kementerian-koperasi-dan-usaha-kecil-dan-menengah
…ntang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Materi Hukum
• 28 Mar 2025
Pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
literasihukum.com/administrasi-pemerintahan
Artikel ini membahas KTUN fiktif positif, perluasan makna objek sengketa KTUN, keabsahan penetapan KTUN, serta penyelesaian sengketa dengan pengajuan gugatan
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 11 · Tahun 2021
Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara
literasihukum.com/peraturan/13812/perjalanan-dinas-jabatan-bagi-pejabat-negara-pejabat-daerah-pegawai-negeri-sipil-dan-pegawai-tidak-tetap-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-labuhanbatu-utara
…up) Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara