Materi Hukum • 28 Mar 2025

Konflik Israel dan Palestina Perspektif Hukum Internasional dan Peran Indonesia dalam Menanganinya

literasihukum.com/konflik-israel-dan-palestina-perspektif-hukum-internasional

…kan serangan Israel dalam perspektif hukum internasional, penegakan hukum oleh PBB, peran Indonesia dalam penangananan konflik tersebut

Opini • 08 Nov 2025

Menguji Pengakuan Indonesia terhadap Israel: Tinjauan Konstitusi, Politik, dan Kemanusiaan

literasihukum.com/menguji-pengakuan-indonesia-terhadap-israel-tinjauan-konstitusi-politik-dan-kemanusiaan

Opini hukum ini menelaah wacana pengakuan Indonesia terhadap Israel pasca pernyataan Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB 2025.

Opini • 01 Apr 2023

Hukum Diplomatik: Alasan Indonesia Tidak Menjalin Hubungan Diplomatik dengan Israel

literasihukum.com/hubungan-diplomatik-indonesia-israel

Opini hukum: Mengapa Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel? Konflik Palestina, UUD 1945, dan hukum internasional.

Opini • 08 Nov 2025

Pengakuan Bersyarat Israel vs Tolak Visa Atlet: Mengurai Dilema Diplomasi Indonesia

literasihukum.com/pengakuan-bersyarat-israel-vs-tolak-visa-atlet-mengurai-dilema-diplomasi-indonesia

Sikap Indonesia ke Israel-Palestina teruji. Kontras wacana Prabowo (akui Israel) dengan aksi nyata (tolak visa atlet Israel 2025).

Berita • 20 Mar 2026

Netanyahu Akui Serangan Israel ke Pars Selatan Tak Libatkan AS

news.literasihukum.com/netanyahu-akui-serangan-israel-ke-pars-selatan-tak-libatkan-as

Benjamin Netanyahu mengakui Israel bertindak sendiri dalam serangan ke ladang gas Pars Selatan milik Iran. Donald Trump disebut meminta Israel menahan serangan lanjutan ke infrastruktur energi Iran.

Opini • 03 Dec 2025

Dilema Diplomasi Prabowo: Solusi Dua Negara dan Benturan Konstitusi

literasihukum.com/dilema-diplomasi-prabowo-israel-palestina-konstitusi

…g Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini menandai babak baru dalam diplomasi Indonesia terkait konflik Palestina dan Israel

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 142 · Tahun 2012 • 28 Sep 2012

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Normalisasi Kali Pesanggrahan

literasihukum.com/peraturan/10011/penguasaan-perencanaanperuntukan-bidang-tanah-bagi-pelaksanaan-pembangunan-untuk-kepentingan-umum-rencana-trace-normalisasi-kali-pesanggrahan

…Peruntukan Bidang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Normalisasi Kali Pesanggrahan

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 152 · Tahun 2012 • 28 Sep 2012

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Normalisasi Kali Sunter

literasihukum.com/peraturan/9753/penguasaan-perencanaanperuntukan-bidang-tanah-bagi-pelaksanaan-pembangunan-untuk-kepentingan-umum-rencana-trace-normalisasi-kali-sunter

…Peruntukan Bidang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Normalisasi Kali Sunter

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 106 · Tahun 2013 • 11 Sep 2013

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2012 Tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Normalisasi Kali Pesanggrahan

literasihukum.com/peraturan/13658/perubahan-atas-peraturan-gubernur-nomor-142-tahun-2012-tentang-penguasaan-perencanaanperuntukan-bidang-tanah-bagi-pelaksanaan-pembangunan-untuk-kepentingan-umum-rencana-trace-normalisasi-kali-pesanggrahan

…Peruntukan Bidang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Normalisasi Kali Pesanggrahan

Peraturan Instruksi Presiden (Inpres) · No. 12 · Tahun 2025 • 24 Jun 2026

Upaya Penanganan Keadaan Tertentu untuk Normalisasi Alur Pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Transportasi dan Logistik, serta Percepatan Pembangunan di Pulau Enggano

literasihukum.com/peraturan/10592/upaya-penanganan-keadaan-tertentu-untuk-normalisasi-alur-pelayaran-pelabuhan-pulau-baai-transportasi-dan-logistik-serta-percepatan-pembangunan-di-pulau-enggano

…ksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Upaya Penanganan Keadaan Tertentu untuk Normalisasi Alur Pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Transportasi dan Logistik, serta Percepatan Pembangunan di Pulau Enggano