Opini • 21 Jun 2024

Kupas Tuntas Regulasi Keamanan Bekerja pada Pekerja Sektor Gig Economy di Indonesia (Studi Pada Pekerja Go-jek)

literasihukum.com/kupas-tuntas-regulasi-keamanan-bekerja-pada-pekerja-sektor-gig-economy-di-indonesia-studi-pada-pekerja-go-jek

Artikel ini mengupas tuntas tentang regulasi terkait dengan keamanan pekerja sektor gig economy di Indonesia yang mana studi difokuskan pada pekerja go-jek.

Opini • 29 Apr 2026

Mitra Kerja atau Pekerja? Status Hukum dan Hak yang Hilang

literasihukum.com/pekerja-kemitraan-hubungan-kerja-terselubung

Disebut mitra tapi kerja layaknya karyawan? Pelajari kapan hubungan kemitraan bisa dikategorikan hubungan kerja terselubung dan hak apa saja yang seharusnya diterima.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 10 · Tahun 2017 • 03 Apr 2017

PERJALA AN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

literasihukum.com/peraturan/8092/perjala-an-dinas-dalam-negeri-bagi-bupati-wakil-bupati-pimpinan-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-pegawai-negeri-sipil-pegawai-tidak-tetapupah-jasa-dan-mitra-kerja-satuan-kerja-perangkat-daerah

…A DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 42 · Tahun 2021

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

literasihukum.com/peraturan/7314/perjalanan-dinas-dalam-negeri-bagi-bupati-wakil-bupati-pimpinan-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-pegawai-aparatur-sipil-negara-pegawai-tidak-tetapupah-jasa-dan-mitra-kerja-satuan-kerja-perangkat-daerah

…ERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 6 · Tahun 2024

Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara, Purnabakti, dan Mitra Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/16310/pemberian-penghargaan-bagi-aparatur-sipil-negara-purnabakti-dan-mitra-kerja-di-lingkungan-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia

…or 6 Tahun 2024 tentang Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara, Purnabakti, dan Mitra Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Materi Hukum • 01 Apr 2024

Urgensi Pengaturan Pengupahan dalam UU Ketenagakerjaan: Melindungi Hak Pekerja dan Meningkatkan Kesejahteraan

literasihukum.com/urgensi-pengaturan-pengupahan

Artikel ini membahas tentang pemberian upah pekerja pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Terdapat berbagai macam perubahan yang signifikan.

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 128 · Tahun 2023 • 28 Nov 2023

Mitra Utama Kepabeaan

literasihukum.com/peraturan/16498/mitra-utama-kepabeaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2023 tentang Mitra Utama Kepabeaan

Peraturan Peraturan Menteri Pertanian · No. 13 · Tahun 2024 • 20 Nov 2024

Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra

literasihukum.com/peraturan/14873/pembelian-tandan-buah-segar-kelapa-sawit-produksi-pekebun-mitra

…ian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 32 · Tahun 2025 • 28 Jul 2026

Penetapan Kepemilikan Saham Negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Mitra Investa

literasihukum.com/peraturan/10995/penetapan-kepemilikan-saham-negara-pada-perusahaan-perseroan-persero-pt-bahana-mitra-investa

…tentang Penetapan Kepemilikan Saham Negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Mitra Investa

Peraturan Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara · No. 5 · Tahun 2024 • 08 Jul 2026

Rincian Cakupan Bidang Usaha yang Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan di Ibu Kota Nusantara dan di Daerah Mitra

literasihukum.com/peraturan/10275/rincian-cakupan-bidang-usaha-yang-diberikan-fasilitas-pengurangan-pajak-penghasilan-badan-di-ibu-kota-nusantara-dan-di-daerah-mitra

…berikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan di Ibu Kota Nusantara dan di Daerah Mitra