Menampilkan 1–10 dari 200 hasil
· ~132ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 30 Mar 2024
Persoalan Bahasa Asing dalam Nama Perseroda
literasihukum.com/persoalan-bahasa-asing-dalam-nama-perseroda
Artikel ini membahas mengenai problematika pemakaian bahasa asing terhadap nama perseroda dalam PP 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 119 · Tahun 2021
• 10 Nov 2021
PEDOMAN PENERAPAN BAHASA DAERAH BUGIS DAN BAHASA DAERAH MAKASSAR SEBAGAI MUATAN LOKAL UNTUK JENJANG PENDIDIKAN DASAR NEGERI DAN SWASTA DI KABUPATEN MAROS
literasihukum.com/peraturan/9172/pedoman-penerapan-bahasa-daerah-bugis-dan-bahasa-daerah-makassar-sebagai-muatan-lokal-untuk-jenjang-pendidikan-dasar-negeri-dan-swasta-di-kabupaten-maros
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 119 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENERAPAN BAHASA DAERAH BUGIS DAN BAHASA DAERAH MAKASSAR SEBAGAI MUATAN LOKAL UNTUK JENJANG PENDIDIKAN DASAR NEGERI DAN SWASTA DI KABUPATEN MAROS
Peraturan
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi · No. 47 · Tahun 2024
• 27 Sep 2024
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa
literasihukum.com/peraturan/15231/perubahan-atas-peraturan-menteri-pendidikan-kebudayaan-riset-dan-teknologi-nomor-12-tahun-2022-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-balai-bahasa-dan-kantor-bahasa
…udayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 135 · Tahun 2012
Tata Cara Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
literasihukum.com/peraturan/10059/tata-cara-pemantauan-orang-asing-organisasi-masyarakat-asing-dan-tenaga-kerja-asing-di-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta
…nsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 135 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 21 · Tahun 1956
• 01 Sep 1956
Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 18) tentang Larangan untuk Mengumpulkan Uang Logam yang Sah dan Larangan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran Yang Sah" Sebagai Undang-Undang
literasihukum.com/peraturan/16758/penetapan-undang-undang-darurat-no-4-tahun-1955-lembaran-negara-tahun-1955-no-18-tentang-larangan-untuk-mengumpulkan-uang-logam-yang-sah-dan-larangan-memperhitungkan-agio-pada-waktu-penukaran-alat-alat-pembayaran-yang-sah-sebagai-undang-undang
…tapan "Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 18) tentang Larangan untuk Mengumpulkan Uang Logam yang Sah dan Larangan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran Yang Sah" Sebagai Undang-U…
Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 85 · Tahun 2022
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama RupabumiI
literasihukum.com/peraturan/15285/pencabutan-peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-39-tahun-2008-tentang-pedoman-umum-pembakuan-nama-rupabumi-dan-peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-35-tahun-2009-tentang-pedoman-pembentukan-panitia-pembakuan-nama-rupabumii
…cabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama RupabumiI
Opini
• 10 Oct 2023
Mengenal 2 Konsep Ketertiban Umum dalam Hukum Perdata Internasional dan Kaitannya dengan Vested Rights
literasihukum.com/hukum-perdata-internasional
…am Hukum Perdata Internasional dan bagaimana konsep ini dapat memengaruhi pengakuan hukum asing serta hak dan kewajiban hukum seseorang....
Peraturan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 50 · Tahun 1960
Larangan Organisasi-Organisasi Dan Pengawasan Perusahaan_Perusahaan Orang Asing Tertentu
literasihukum.com/peraturan/15784/larangan-organisasi-organisasi-dan-pengawasan-perusahaan-perusahaan-orang-asing-tertentu
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 50 Tahun 1960 tentang Larangan Organisasi-Organisasi Dan Pengawasan Perusahaan_Perusahaan Orang Asing Tertentu
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 9 · Tahun 1981
• 29 Jul 1981
NAMA-NAMA JALAN DALAM KOTA MAROS
literasihukum.com/peraturan/187/nama-nama-jalan-dalam-kota-maros
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 1981 tentang NAMA-NAMA JALAN DALAM KOTA MAROS
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 45 · Tahun 2024
• 20 Sep 2024
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DAN PENGESAHAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN
literasihukum.com/peraturan/10034/petunjuk-teknis-pelaksanaan-pemungutan-retribusi-perizinan-tertentu-penggunaan-tenaga-kerja-asing-dan-pengesahan-penggunaan-tenaga-kerja-asing-perpanjangan
…TUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DAN PENGESAHAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN