Menampilkan 1–10 dari 27 hasil
· ~27ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Materi Hukum
• 28 Jul 2025
Menata Ulang Independensi BI, OJK, dan LPS: Gagasan Baru Konstitusionalisme Moneter
literasihukum.com/konstitusionalisme-moneter-independensi-bi-ojk-lps
Literasi Hukum - Di tengah kompleksitas ekonomi global dan nasional, tiga lembaga memegang peranan krusial dalam menjaga stabilitas keuangan Indonesia: Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK...
Materi Hukum
• 08 Feb 2024
Instalasi Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Konstitusionalisme
literasihukum.com/hak-asasi-manusia-pandangan-konstitusionalisme
…lisis kritis dan komparatif HAM dalam tatanan nasional dan internasional perspektif paham konstitusionalisme
Kamus Hukum
Kebijakan Moneter
literasihukum.com/kamus-hukum/1667/kebijakan-moneter
Kebijakan Moneter Kebijakan Moneter adalah konsep/istilah administrasi atau ketatanegaraan terkait kebijakan moneter. Kategori: Hukum Tata Negara Contoh: Pemohon menggugat kebijakan moneter melalui mekanisme yang tersedia. Sumber: UUD 1945…
Opini
• 25 Dec 2024
PPN 12%: Hujan Pungutan di Tengah Himpitan Ekonomi Rakyat
literasihukum.com/ppn-12-hujan-pungutan-di-tengah-himpitan-ekonomi-rakyat
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Bagaimana kebijakan ini memengaruhi daya beli masyarakat, UMKM, dan perekonomian nasional? Simak ulasan l...
Materi Hukum
• 31 Jul 2025
Rupiah Digital vs. Cryptocurrency: Arah Mata Uang Digital di Indonesia
literasihukum.com/rupiah-digital-vs-cryptocurrency-arah-mata-uang-digital-di-indonesia
Tulisan ini membahas perkembangan regulasi teknologi blockchain di Indonesia, khususnya terkait Rupiah Digital dan aset kripto.
Opini
• 19 Jan 2025
Penguatan Konstitusionalisme di Era Otoritarianisme Digital: Tantangan dan Solusi
literasihukum.com/penguatan-konstitusionalisme-di-era-otoritarianisme-digital-tantangan-dan-solusi
Di era digital, teknologi tidak hanya menjadi alat inovasi, tetapi juga instrumen kontrol oleh rezim otoriter. Artikel ini membahas bagaimana konstitusi dapat beradaptasi untuk melindungi hak-hak digi...
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 9 · Tahun 1966
• 08 Nov 1966
Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Inernasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
literasihukum.com/peraturan/16939/keanggotaan-kembali-republik-indonesia-dalam-dana-moneter-inernasional-international-monetary-fund-dan-bank-internasional-untuk-rekonstruksi-dan-pembangunan-international-bank-for-reconstruction-and-development
…-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Inernasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction An…
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 22 · Tahun 1965
Anggaran Moneter Tahun-Anggaran 1966
literasihukum.com/peraturan/16913/anggaran-moneter-tahun-anggaran-1966
Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1965 tentang Anggaran Moneter Tahun-Anggaran 1966
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 5 · Tahun 1954
Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
literasihukum.com/peraturan/17025/keanggotaan-republik-indonesia-dari-dana-moneter-internasional-international-monetery-fund-dan-bank-internasional-untuk-rekonstruksi-dan-pembangunan-international-bank-for-reconstruction-and-development
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1954 tentang Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And…
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 1 · Tahun 1966
Penarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
literasihukum.com/peraturan/16947/penarikan-diri-republik-indonesia-dari-keanggotaan-dana-moneter-internasional-international-monetary-fund-dan-bank-internasional-untuk-rekonstruksi-dan-pembangunan-international-bank-for-reconstruction-and-development
…g (UU) Nomor 1 Tahun 1966 tentang Penarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction A…
