Menampilkan 1–10 dari 177 hasil
· ~63ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 03 Sep 2025
33 Wakil Menteri Rangkap Jabatan, Putusan MK Jadi Pukulan Balik?
literasihukum.com/33-wakil-menteri-rangkap-jabatan-putusan-mk-jadi-pukulan-balik
33 Wamen ketahuan rangkap jabatan, MK turun tangan. Putusan ini bisa jadi momentum bersih-bersih, atau malah kompromi politik berkepanjangan.
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 8 · Tahun 2021
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara
literasihukum.com/peraturan/14596/pembentukan-pengadilan-tinggi-agama-bali-pengadilan-tinggi-agama-papua-barat-pengadilan-tinggi-agama-kepulauan-riau-pengadilan-tinggi-agama-sulawesi-barat-dan-pengadilan-tinggi-agama-kalimantan-utara
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kaliman…
Opini
• 27 Feb 2023
Hak Veto Anggota Dewan Keamanan PBB
literasihukum.com/hak-veto-anggota-dewan-keamanan-pbb
Literasi Hukum - Pernahkah anda mendengar istilah hak veto? seperti apa mekanisme penggunaan hak veto dan dasar hukumnya? artikel ini akan menjelaskan kepada anda mengenai pengertian serta kegunaan ha...
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 9 · Tahun 2021
Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara
literasihukum.com/peraturan/14595/pembentukan-pengadilan-tinggi-papua-barat-pengadilan-tinggi-kepulauan-riau-pengadilan-tinggi-sulawesi-barat-dan-pengadilan-tinggi-kalimantan-utara
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 10 · Tahun 2021
Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado
literasihukum.com/peraturan/14594/pembentukan-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-palembang-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-banjarmasin-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-mataram-dan-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-manado
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara…
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 11 · Tahun 1980
Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
literasihukum.com/peraturan/17112/tindak-pidana-suap-hak-keuanganadministratif-pimpinan-dan-anggota-lembaga-tertinggitinggi-negara-dan-bekas-anggota-lembaga-tinggi-negara-serta-bekas-pimpinan-lembaga-tertinggitinggi-negara-dan-bekas-anggota-lembaga-tinggi-negara
…980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Neg…
Materi Hukum
• 28 Mar 2025
Konflik Israel dan Palestina Perspektif Hukum Internasional dan Peran Indonesia dalam Menanganinya
literasihukum.com/konflik-israel-dan-palestina-perspektif-hukum-internasional
…bahas tindakan serangan Israel dalam perspektif hukum internasional, penegakan hukum oleh PBB, peran Indonesia dalam penangananan konflik tersebut
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 14 · Tahun 2007
• 13 Nov 2007
ALOKASI DANA BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DARI PENYISIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN( PBB ) KEPADA PEMERINTAH DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR
literasihukum.com/peraturan/9138/alokasi-dana-bantuan-pemerintah-kabupaten-luwu-timur-dari-penyisihan-pajak-bumi-dan-bangunan-pbb-kepada-pemerintah-desa-dalam-wilayah-kabupaten-luwu-timur
…ASI DANA BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DARI PENYISIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN( PBB ) KEPADA PEMERINTAH DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 242 · Tahun 2015
• 24 Nov 2015
Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas Dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah
literasihukum.com/peraturan/1491/pedoman-penetapan-penghasilan-direksi-badan-pengawas-dan-dewan-komisaris-badan-usaha-milik-daerah
…or 242 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas Dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 21 · Tahun 1965
• 24 Nov 1965
Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Bukit Tinggi Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Medan
literasihukum.com/peraturan/16914/pembentukan-pengadilan-tinggi-di-bukit-tinggi-dan-perubahan-daerah-hukum-pengadilan-tinggi-di-medan
Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1965 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Bukit Tinggi Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Medan
Pasang Iklan