Menampilkan 1–10 dari 167 hasil
· ~51ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 02 May 2025
Jangan Salah Kaprah, Ini Alasan Kenapa Pasangan Tetap Punya Peran dalam Harta Bawaan
literasihukum.com/jangan-salah-kaprah-ini-alasan-kenapa-pasangan-tetap-punya-peran-dalam-harta-bawaan
Harta bawaan dalam pernikahan sering dianggap sepenuhnya milik pribadi. Namun, bagaimana jika pasangan ikut berkontribusi? Simak penjelasan hukumnya di sini.
Kamus Hukum
Harta bawaan
literasihukum.com/kamus-hukum/279/harta-bawaan
Harta bawaan Harta yang dibawa masing-masing pihak sebelum perkawinan atau diperoleh sebagai hadiah/warisan selama perkawinan. Kategori: Hukum Perdata, Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Harta bawaan" sering digunakan dalam ko…
Opini
• 02 May 2026
Harta Pusaka Erpen Karo Tradisi Budaya dan Keadilan Sosial
literasihukum.com/harta-pusaka-erpen-karo-tradisi-keadilan-sosial
Harta pusaka Erpen Karo tidak hanya warisan budaya, tetapi juga tantangan mewujudkan keadilan sosial di era hukum modern
Kamus Hukum
Penetapan harta bawaan
literasihukum.com/kamus-hukum/2122/penetapan-harta-bawaan
Penetapan harta bawaan Penetapan pengadilan atau pejabat berwenang yang menegaskan status atau akibat hukum terkait harta bawaan. Kategori: Hukum Perdata Contoh: Penetapan harta bawaan: Penetapan digunakan ketika hukum mensyaratkan pengesah…
Kamus Hukum
Sengketa harta bawaan
literasihukum.com/kamus-hukum/2780/sengketa-harta-bawaan
Sengketa harta bawaan Perselisihan hukum yang timbul dari pelaksanaan, status, atau pembagian terkait harta bawaan. Kategori: Hukum Perdata Contoh: Sengketa harta bawaan: Sengketa keluarga sering memerlukan pertimbangan kepentingan terbaik…
Materi Hukum
• 01 Mar 2026
Wajibkah Anak Melunasi Utang Orang Tua? Ini Penjelasan Hukumnya
literasihukum.com/wajibkah-melunasi-utang-orang-tua
Simak penjelasan lengkap apakah anak secara hukum wajib membayar utang orang tua yang masih hidup maupun meninggal menurut BW dan Hukum Islam.
Opini
• 02 Feb 2023
Tumpang Tindih Sita Boedel Pailit Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan KUHAP
literasihukum.com/tumpang-tindih-sita-boedel-pailit
Literasi Hukum - Artikel ini membahas Tumpang Tindih Sita Boedel Pailit Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan KUHAP. Yuk simak! Kepailitan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesi...
Peraturan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia · No. 19 · Tahun 2022
• 21 Nov 2022
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
literasihukum.com/peraturan/18519/laporan-harta-kekayaan-penyelenggara-negara-dan-laporan-harta-kekayaan-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-kementerian-agraria-dan-tata-ruangbadan-pertanahan-nasional
…/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan…
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 72 · Tahun 2023
• 13 Jul 2026
Penyusutan Harta Berwujud Dan/Atau Amortisasi Harta Tak Berwujud
literasihukum.com/peraturan/18409/penyusutan-harta-berwujud-danatau-amortisasi-harta-tak-berwujud
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud Dan/Atau Amortisasi Harta Tak Berwujud
Peraturan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral · No. 36 · Tahun 2021
Pencabutan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
literasihukum.com/peraturan/18414/pencabutan-peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-54-tahun-2017-tentang-tata-cara-pelaporan-harta-kekayaan-penyelenggara-negara-dan-harta-kekayaan-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-kementerian-energi-dan-sumber-daya-mineral
…an Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
