Opini • 18 Feb 2024

Paradigma Pers dan Media sebagai Pilar Demokrasi di Indonesia

literasihukum.com/en/the-paradigm-of-the-press-and-media-as-a-pillar-of-democracy-in-indonesia

…f, legislatif, dan yudikatif. Keduanya memiliki peran untuk menyampaikan informasi kepada publik secara...

Opini • 14 Feb 2024

Good Governance: Kunci Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Akuntabel

literasihukum.com/en/good-governance-the-key-to-quality-and-accountable-public-services

…urgensi asas good governance dalam pemerintahan yang diimplementasikan ke dalam pelayanan publik.

Opini • 11 Apr 2025

Landasan Hukum Pemerintah Pengesahan Kilat Amandemen UU TNI di Tahun 2025

literasihukum.com/en/the-governments-legal-basis-for-the-expedited-ratification-of-the-tni-law-amendment-in-2025

Artikel ini menjelaskan opini dugaan dasar hukum pemerintah dapat mengesahkan RUU amandemen TNI di tahun 2025 secara kilat.

Opini • 08 May 2026

UU Cipta Kerja: Perjalanan Panjang Omnibus Law yang Terus Bergulir

literasihukum.com/en/job-creation-law-the-omnibus-laws-long-rolling-journey

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, nama “UU Cipta Kerja” (atau Omnibus Law Cipta Kerja) identik pro dan kontra yang sengit serta aksi demonstrasi besar-besaran.

Opini • 14 Dec 2024

Peran AMDAL dalam Perlindungan Lingkungan Hidup: solusi atau cuma formalitas?

literasihukum.com/en/the-role-of-eia-in-environmental-protection-a-solution-or-mere-formality

AMDAL sebagai solusi atas berbagai ancaman terhadap lingkungan hidup akibat pembangunan, ataukah hanya sebagai formalitas administratif saja?

Berita • 19 Jan 2026

Komisi II DPR Pastikan RUU Pemilu Tak Ubah Mekanisme Pilpres

news.literasihukum.com/en/commission-ii-of-the-house-of-representatives-ensures-the-election-bill-does-not-change-the-presidential-election-mechanism

…kan revisi UU Pemilu tidak mengubah mekanisme pilpres langsung, fokus pada isu teknis dan partisipasi publik.

Materi Hukum • 04 May 2026

Kritik Swasembada Pangan Berujung Polisi: Perlukah UU Anti-SLAPP?

literasihukum.com/en/kritik-swasembada-pangan-berujung-polisi-perlukah-uu-anti-slapp

Kritik Feri Amsari soal swasembada pangan berujung hukum. Pakar HTN ini dipolisikan Gerakan Tani Merdeka ke Polda Metro Jaya, Jumat (17/4/2026).

Materi Hukum • 15 Aug 2023

Teori Negara Hukum dan Teori Keadilan

literasihukum.com/en/the-rule-of-law-theory-and-the-theory-of-justice

Literasi Hukum - Jelajahi esensi Teori Negara Hukum dan Teori Keadilan dalam artikel ini. Pelajari bagaimana konsep negara hukum menggarisbawahi pentingnya supremasi hukum dalam suatu negara, sementar...

Berita • 06 Mar 2026

Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Ini Risiko Besar Menjelang Pemilu 2029

news.literasihukum.com/en/revisi-uu-pemilu-belum-dibahas-ini-risiko-besar-menjelang-pemilu-2029

…mbahasan yang terlambat dinilai berisiko mengganggu kesiapan Pemilu 2029 dan mempersempit partisipasi publik.

Opini • 29 Dec 2024

Mandok Hata: Tradisi Demokrasi Lokal dalam Perspektif Hukum Adat Batak Toba

literasihukum.com/en/mandok-hata-tradition-of-local-democracy-in-the-perspective-of-batak-toba-customary-law

Artikel ini membahas tradisi Mandok Hata dalam budaya Batak Toba dan perannya sebagai sarana demokrasi.