Opini • 11 Mar 2026

Perpres 110/2025: Antara Kedaulatan Ekologis atau Legalisasi Ekstraksi

literasihukum.com/perpres-1102025-antara-kedaulatan-ekologis-atau-legalisasi-ekstraksi

Karbon kini tidak lagi dipandang sekadar elemen alam, tetapi telah dikomodifikasi dan diperdagangkan secara masif layaknya instrumen finansial di bursa global.

Materi Hukum • 06 Mar 2024

Konsepsi Teori Hukum dalam Nuansa Filsafat Hukum

literasihukum.com/konsepsi-teori-hukum-dalam-nuansa-filsafat-hukum

Pahami konsepsi teori hukum & filsafat hukum: hukum alam, positivisme. Manfaat & penerapan dalam konteks Indonesia.

Materi Hukum • 27 Jul 2025

Sistem Presidensialisme dalam Panduan Environmental Ethics

literasihukum.com/sistem-presidensialisme-dalam-panduan-environmental-ethics

Kekuasaan yang tidak terikat pada batas etik ekologis, pada akhirnya, akan menjadi kekuasaan yang destruktif.

Materi Hukum • 19 Mar 2023

Peran Penting Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

literasihukum.com/peran-naskah-akademik-dalam-per-uu

Literasi Hukum - Dalam dunia hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan hal yang sangat penting. Peraturan perundang-undangan haruslah dibuat dengan seksama, karena peraturan perundang-...

Materi Hukum • 13 Feb 2024

Memahami Demokrasi: Fondasi Kehidupan Berpolitik Indonesia

literasihukum.com/demokrasi-fondasi-kehidupan-berpolitik-indonesia

Artikel ini membahas pengertian demokrasi, sejarahnya di Indonesia, prinsip-prinsip utama, dan berbagai jenis demokrasi yang ada. Pelajari juga manfaat dan tantangan demokrasi bagi rakyat Indonesia.

Berita • 03 Jun 2024

Usulan Revisi UU TNI dan Polri Sebaiknya Dihentikan, Presiden Diharapkan Tidak Mengeluarkan Surpres

news.literasihukum.com/revisi-uu-tni-dan-polri-sebaiknya-dihentikan

Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Undang-Undang TNI dan Polri dinilai perlu dihentikan.

Berita • 17 May 2024

DPR Abaikan Masukan Publik, Revisi UU MK Tetap Berjalan

news.literasihukum.com/dpr-abaikan-masukan-publik-revisi-uu-mk

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersikukuh untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna terdekat.

Berita • 24 Dec 2024

Rencana Amnesti untuk Koruptor Tunggu Arahan Presiden

news.literasihukum.com/rencana-amnesti-untuk-koruptor-tunggu-arahan-presiden

JAKARTA, LITERASI HUKUM - Pemerintah masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pemberian amnesti kepada pelaku korupsi. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menegask...

Berita • 20 Jul 2025

Pengesahan RKUHAP Ditunda, Pembahasan Lanjut Setelah Reses DPR

news.literasihukum.com/dpr-tunda-rkuhap-di-tengah-kritik

Jakarta, Literasi Hukum – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan bahwa pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Pembahasan RUU kru...

Materi Hukum • 16 Feb 2026

Difitnah di Grup WA atau Medsos? Ini Pasal Pencemaran Nama Baik KUHP Baru & Hukumannya

literasihukum.com/difitnah-di-grup-wa-pencemaran-nama-baik-kuhp-baru

Nama Anda dicemarkan di grup WhatsApp/Instagram? Simak Pasal 433–436 KUHP Baru, bedanya pencemaran vs fitnah, delik aduan (Pasal 440), dan pemberatan 1/3 via teknologi informasi (Pasal 441).