Menampilkan 71–80 dari 157 hasil
· ~94ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 29 · Tahun 2025
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
literasihukum.com/peraturan/8099/perubahan-ketiga-atas-peraturan-bupati-banjar-nomor-72-tahun-2017-tentang-petunjuk-pelaksana-peraturan-daerah-kabupaten-banjar-nomor-9-tahun-2017-tentang-pelaksanaan-hak-keuangan-dan-administratif-pimpinan-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah
…Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan A…
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 8 · Tahun 2025
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
literasihukum.com/peraturan/11187/perubahan-ketiga-atas-peraturan-bupati-nomor-72-tahun-2017-tentang-peraturan-pelaksanaan-peraturan-daerah-nomor-5-tahun-2017-tentang-hak-keuangan-dan-administratif-pimpinan-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah
…Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ra…
Berita
• 06 May 2024
Dugaan Pelanggaran dan Pencurian Suara di Intan Jaya Dibantah KPU, Bawaslu, dan PAN dalam Sidang MK
news.literasihukum.com/sidang-mk-intan-jaya-dugaan-pelanggaran
Sidang MK membahas kasus pencurian suara di Intan Jaya dengan jawaban KPU, Bawaslu, dan PAN yang menyangkal pelanggaran.
Berita
• 02 Jan 2025
Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold, Nyatakan Bertentangan dengan UUD 1945
news.literasihukum.com/mahkamah-konstitusi-hapus-presidential-threshold
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) menggemparkan publik.
Berita
• 17 Jan 2025
Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold: 3 Catatan Penting dari Prof Jimly
news.literasihukum.com/mahkamah-konstitusi-hapus-presidential-threshold-3-catatan-penting-dari-prof-jimly
Putusan MK menghapus presidential threshold dalam Pilpres, membuka peluang bagi pemilu yang lebih inklusif dan kompetitif. Simak catatan penting Prof Jimly dan pakar hukum lainnya!
Opini
• 22 Feb 2024
Hukum vs Politik: Kuat Mana?
literasihukum.com/hukum-vs-politik-kuat-mana
Hukum itu produk politik. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka timbullah suatu pertanyaan. Apakah politik taat terhadap hukum, ataukah sebaliknya?
Opini
• 26 Jan 2024
4 Alasan Presiden Tidak Boleh Berkampanye untuk Orang Lain
literasihukum.com/presiden-tidak-boleh-berkampanye
Presiden tidak boleh berkampanye untuk orang lain. Pada tanggal 24 Januari 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pernyataan bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak. Pernyataan ini meni...
Berita
• 19 Jul 2025
MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah Mulai 2029, Sistem Lima Kotak Berakhir
news.literasihukum.com/mk-putuskan-pemilu-nasional-dan-daerah-dipisah-mulai-2029-sistem-lima-kotak-berakhir
Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi mengubah sistem penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dengan memisahkan antara pemilihan tingkat nasional dan daerah
Berita
• 19 Mar 2024
Persiapan Gugatan Sengketa Hasil Pemilu 2024: Anies-Muhaimin, Ganjar-Mahfud, dan Prabowo-Gibran Bersiap Hadapi Proses Hukum
news.literasihukum.com/persiapan-gugatan-sengketa-hasil-pemilu-2024
…skandar serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD bersiap untuk mengajukan permohonan sengketa hasil pemilu presiden setelah Kom...
Berita
• 16 Sep 2025
Transparansi Pemilu Terancam: KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres Hingga 5 Tahun
news.literasihukum.com/transparansi-pemilu-terancam-kpu-tutup-akses-dokumen-capres-cawapres-hingga-5-tahun
KPU tetapkan 16 dokumen capres-cawapres dikecualikan 5 tahun, ancam transparansi pemilu. Publik pertanyakan dasar hukum dan dampak pada pengawasan.