Materi Hukum • 31 Jul 2025

Rupiah Digital vs. Cryptocurrency: Arah Mata Uang Digital di Indonesia

literasihukum.com/rupiah-digital-vs-cryptocurrency-arah-mata-uang-digital-di-indonesia

Tulisan ini membahas perkembangan regulasi teknologi blockchain di Indonesia, khususnya terkait Rupiah Digital dan aset kripto.

Berita • 21 Aug 2025

KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer Terkait Dugaan Pemerasan Sertifikasi K3

news.literasihukum.com/kpk-ott-wamenaker-immanuel-ebenezer-dugaan-pemerasan-sertifikasi-k3

JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan kali ini menjerat pejabat tinggi di lingkaran kementerian. Wakil Menteri Ketenagakerj...

Opini • 24 Jan 2024

Serba-Serbi Hukum Pidana: Bagian Ke-1

literasihukum.com/serba-serbi-hukum-pidana-bagian-i

Artikel ini berisi tentang serangkaian serba-serbi Hukum Pidana: Bagian I yang akan menguraikan sejarah dan perkembangan Hukum Pidana di Indonesia.

Opini • 09 Jan 2026

Dinasti Politik Keluarga Presiden Bukan Salah Bunda Mengandung

literasihukum.com/dinasti-politik-keluarga-presiden-bukan-salah-bunda-mengandung

Opini hukum: Dinasti politik keluarga presiden, soroti potensi konflik kepentingan & campur tangan kekuasaan. Pemimpin dibuat, bukan dilahirkan.

Berita • 24 Feb 2026

KPK Butuh Keterangan Eks Menhub di Kasus DJKA

news.literasihukum.com/kpk-butuh-keterangan-eks-menhub-kasus-djka

KPK memerlukan keterangan mantan Menhub Budi Karya dalam kasus korupsi proyek jalur kereta api DJKA yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Opini • 29 Sep 2025

World News Day untuk Jurnalis atau Buzzer Politik?

literasihukum.com/world-news-day-untuk-jurnalis-atau-buzzer-politik

…, jurnalisme Indonesia hadapi krisis kepercayaan. Opini ini mengupas ironi World News Day 2025 dan seruan agar media kembali ke marwahnya sebagai benteng terakhir mela...

Opini • 17 Dec 2025

Perpol 10 Tahun 2025: Kebijakan Administratif atau Masalah Konstitusional?

literasihukum.com/perpol-10-tahun-2025-kebijakan-administratif-atau-masalah-konstitusional-1765870521

Perpol 10 Tahun 2025 sah secara formal, tetapi berpotensi inkonstitusional jika bertentangan dengan putusan MK dan prinsip supremasi konstitusi.

Opini • 11 Apr 2025

Landasan Hukum Pemerintah Pengesahan Kilat Amandemen UU TNI di Tahun 2025

literasihukum.com/landasan-hukum-pemerintah-pengesahan-kilat-amandemen-uu-tni-di-tahun-2025

…jelaskan opini dugaan dasar hukum pemerintah dapat mengesahkan RUU amandemen TNI di tahun 2025 secara kilat.

Berita • 06 Jan 2026

KUHAP 2025 Atur Pengakuan Bersalah, MA Siapkan PERMA Plea Bargain

news.literasihukum.com/kuhap-2025-pengakuan-bersalah-percepat-peradilan-pidana

KUHAP 2025 mengatur mekanisme “pengakuan bersalah” (plea bargain) yang harus sukarela, didampingi kuasa hukum, dan tetap diuji hakim.

Berita • 05 Jan 2026

MA Terbitkan PERMA 3/2025 Pedoman Penanganan Perkara Pidana Perpajakan

news.literasihukum.com/perma-3-2025-pidana-perpajakan

MA terbitkan PERMA 3/2025 pedoman perkara pidana perpajakan: atur praperadilan, penunjukan hakim, pemblokiran/penyitaan aset, dan pelunasan pajak.