Menampilkan 5160 dari 199 hasil · ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Kamus Hukum
RUU
literasihukum.com/kamus-hukum/2709/ruu
…me yang tersedia. Sumber: UUD 1945 Rujukan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kamus Hukum
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
literasihukum.com/kamus-hukum/2825/sengketa-kewenangan-lembaga-negara
…me yang tersedia. Sumber: UUD 1945 Rujukan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kamus Hukum
UUD 1945
literasihukum.com/kamus-hukum/465/uud-1945
UUD 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis. Contoh: Dalam pembahasan hukum tata negara, istilah “UUD 1945” sering digunakan. Hukum Tata Negara Rujukan umum: UUD 1945 & hukum tata negara
Berita • 05 Jan 2026
MA Terbitkan PERMA 3/2025 Pedoman Penanganan Perkara Pidana Perpajakan
news.literasihukum.com/perma-3-2025-pidana-perpajakan
MA terbitkan PERMA 3/2025 pedoman perkara pidana perpajakan: atur praperadilan, penunjukan hakim, pemblokiran/penyitaan aset, dan pelunasan pajak.
Berita • 06 Jan 2026
KUHAP 2025 Atur Pengakuan Bersalah, MA Siapkan PERMA Plea Bargain
news.literasihukum.com/kuhap-2025-pengakuan-bersalah-percepat-peradilan-pidana
KUHAP 2025 mengatur mekanisme “pengakuan bersalah” (plea bargain) yang harus sukarela, didampingi kuasa hukum, dan tetap diuji hakim.
Opini • 02 Dec 2025
Kontroversi KUHAP 2025: Benarkah Pasal Penangkapan dan Penahanan Justru Mengancam Hak Tersangka?
literasihukum.com/kontroversi-kuhap-2025-hak-tersangka
Tanggal 18 November 2025 semestinya menjadi hari yang monumental bagi sejarah hukum Indonesia
Berita • 18 Sep 2025
Tolak Uji Formil UU BUMN, MK Minta Pembentuk UU Utamakan Masukan Publik
news.literasihukum.com/tolak-uji-formil-uu-bumn-mk-minta-pembentuk-uu-utamakan-masukan-publik
MK menolak uji formil UU 1/2025 tentang BUMN. MK menilai asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong agar masukan publik diprioritaskan; empat hakim menyatakan dissentin...
Materi Hukum • 05 May 2026
Greenwashing: Konsekuensi Hukum Klaim Lingkungan Palsu
literasihukum.com/greenwashing-konsekuensi-hukum-klaim-lingkungan-palsu
Label "ramah lingkungan" palsu bisa berujung sanksi pidana, perdata, dan administratif. Pelajari kerangka hukum Indonesia dan tren regulasi global anti-greenwashing 2026.
Opini • 25 Dec 2024
PPN 12%: Hujan Pungutan di Tengah Himpitan Ekonomi Rakyat
literasihukum.com/ppn-12-hujan-pungutan-di-tengah-himpitan-ekonomi-rakyat
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Bagaimana kebijakan ini memengaruhi daya beli masyarakat, UMKM, dan perekonomian nasional? Simak ulasan l...
Berita • 23 Sep 2025
DPR Ketuk Palu: RUU Perampasan Aset Resmi Masuk Prolegnas 2025-2026
news.literasihukum.com/ruu-perampasan-aset-masuk-prolegnas-prioritas
RUU Perampasan Aset akhirnya disahkan DPR RI untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025-2026. Ketahui alasan dan daftar RUU penting lainnya yang dibahas.
Butuh Bantuan?
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.