Menampilkan 51–60 dari 199 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Kamus Hukum
RUU
literasihukum.com/kamus-hukum/2709/ruu
…me yang tersedia. Sumber: UUD 1945 Rujukan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kamus Hukum
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
literasihukum.com/kamus-hukum/2825/sengketa-kewenangan-lembaga-negara
…me yang tersedia. Sumber: UUD 1945 Rujukan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kamus Hukum
UUD 1945
literasihukum.com/kamus-hukum/465/uud-1945
UUD 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis. Contoh: Dalam pembahasan hukum tata negara, istilah “UUD 1945” sering digunakan. Hukum Tata Negara Rujukan umum: UUD 1945 & hukum tata negara
Berita
• 05 Jan 2026
MA Terbitkan PERMA 3/2025 Pedoman Penanganan Perkara Pidana Perpajakan
news.literasihukum.com/perma-3-2025-pidana-perpajakan
MA terbitkan PERMA 3/2025 pedoman perkara pidana perpajakan: atur praperadilan, penunjukan hakim, pemblokiran/penyitaan aset, dan pelunasan pajak.
Berita
• 06 Jan 2026
KUHAP 2025 Atur Pengakuan Bersalah, MA Siapkan PERMA Plea Bargain
news.literasihukum.com/kuhap-2025-pengakuan-bersalah-percepat-peradilan-pidana
KUHAP 2025 mengatur mekanisme “pengakuan bersalah” (plea bargain) yang harus sukarela, didampingi kuasa hukum, dan tetap diuji hakim.
Opini
• 02 Dec 2025
Kontroversi KUHAP 2025: Benarkah Pasal Penangkapan dan Penahanan Justru Mengancam Hak Tersangka?
literasihukum.com/kontroversi-kuhap-2025-hak-tersangka
Tanggal 18 November 2025 semestinya menjadi hari yang monumental bagi sejarah hukum Indonesia
Berita
• 18 Sep 2025
Tolak Uji Formil UU BUMN, MK Minta Pembentuk UU Utamakan Masukan Publik
news.literasihukum.com/tolak-uji-formil-uu-bumn-mk-minta-pembentuk-uu-utamakan-masukan-publik
MK menolak uji formil UU 1/2025 tentang BUMN. MK menilai asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong agar masukan publik diprioritaskan; empat hakim menyatakan dissentin...
Materi Hukum
• 05 May 2026
Greenwashing: Konsekuensi Hukum Klaim Lingkungan Palsu
literasihukum.com/greenwashing-konsekuensi-hukum-klaim-lingkungan-palsu
Label "ramah lingkungan" palsu bisa berujung sanksi pidana, perdata, dan administratif. Pelajari kerangka hukum Indonesia dan tren regulasi global anti-greenwashing 2026.
Opini
• 25 Dec 2024
PPN 12%: Hujan Pungutan di Tengah Himpitan Ekonomi Rakyat
literasihukum.com/ppn-12-hujan-pungutan-di-tengah-himpitan-ekonomi-rakyat
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Bagaimana kebijakan ini memengaruhi daya beli masyarakat, UMKM, dan perekonomian nasional? Simak ulasan l...
Berita
• 23 Sep 2025
DPR Ketuk Palu: RUU Perampasan Aset Resmi Masuk Prolegnas 2025-2026
news.literasihukum.com/ruu-perampasan-aset-masuk-prolegnas-prioritas
RUU Perampasan Aset akhirnya disahkan DPR RI untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025-2026. Ketahui alasan dan daftar RUU penting lainnya yang dibahas.