Menampilkan 5160 dari 173 hasil · ~88ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 6 · Tahun 1981
Naskah Undang-Undang Pemilihan Umum Seperti Yang Dimaksud Dalam Pasal II Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980
literasihukum.com/peraturan/15621/naskah-undang-undang-pemilihan-umum-seperti-yang-dimaksud-dalam-pasal-ii-undang-undang-nomor-2-tahun-1980
…omor 6 Tahun 1981 tentang Naskah Undang-Undang Pemilihan Umum Seperti Yang Dimaksud Dalam Pasal II Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980
Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 10 · Tahun 2025
Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025
literasihukum.com/peraturan/14819/pajak-penghasilan-pasal-21-atas-penghasilan-tertentu-yang-ditanggung-pemerintah-dalam-rangka-stimulus-ekonomi-tahun-anggaran-2025
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025
Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 64 · Tahun 1954
Pelaksanaan Pasal 2, Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 47 Tahun 1952)
literasihukum.com/peraturan/15565/pelaksanaan-pasal-2-ayat-2-undang-undang-no-20-tahun-1952-lembaran-negara-no-47-tahun-1952
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pasal 2, Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 47 Tahun 1952)
Peraturan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha · No. 1 · Tahun 2023
Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender
literasihukum.com/peraturan/14295/pencabutan-peraturan-komisi-pengawas-persaingan-usaha-nomor-2-tahun-2010-tentang-pedoman-pasal-22-undang-undang-nomor-5-tahun-1999-tentang-larangan-persekongkolan-dalam-tender
…Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender
Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 29/PMK.03/2015 · Tahun 2015
Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009
literasihukum.com/peraturan/15467/penghapusan-sanksi-administrasi-bunga-yang-terbit-berdasarkan-pasal-19-ayat-1-undang-undang-nomor-6-tahun-1983-tentang-ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan-sebagaimana-telah-beberapa-kali-diubah-terakhir-dengan-undang-undang-nomor-16-tahun-2009
….03/2015 Tahun 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir den…
Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 72 · Tahun 2025
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025
literasihukum.com/peraturan/7638/perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-10-tahun-2025-tentang-pajak-penghasilan-pasal-21-atas-penghasilan-tertentu-yang-ditanggung-pemerintah-dalam-rangka-stimulus-ekonomi-tahun-anggaran-2025
…g Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025
Opini • 02 Feb 2024
Apakah Hutang Piutang Dapat Dilaporkan Sebagai Tindak Pidana?
literasihukum.com/hutang-piutang-dalam-ranah-pidana
Artikel ini menjelaskan mengenai kemungkinan melaporkan hutang piutang sebagai perbuatan pidana dengan beberapa syarat. Simak penjelasannya!
Berita • 23 Apr 2026
Eks Pejabat BNI Ditahan Polda Sumut Terkait Dana Paroki Aek Nabara
news.literasihukum.com/eks-pejabat-bni-ditahan-polda-sumut-terkait-dana-paroki-aek-nabara
Mantan Kepala Kas BNI Aek Nabara Andi Hakim resmi ditahan Polda Sumut terkait penggelapan Rp28 miliar dana umat. Polisi usut selisih pengakuan tersangka.
Materi Hukum • 28 Apr 2026
Re-share Video Viral: 5 Pasal Pidana yang Bisa Menjeratmu
literasihukum.com/reshare-video-viral-pasal-pidana-uu-ite-tpks
Cuma forward video viral di Whats App? Kenali 5 lapis pasal UU ITE, TPKS, Pornografi, KUHP, dan Hak Cipta yang bisa menjeratmu hingga 12 tahun penjara.
Materi Hukum • 23 Feb 2024
Pengertian dan Macam-Macam Alasan Penghapus Pidana
literasihukum.com/pengertian-dan-macam-alasan-penghapus-pidana
Artikel ini membahas mengenai pengertian dan macam-macam alasan penghapus pidana. Yuk simak penjelasannya di bawah ini!
Mau Konsultasi Hukum?
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.