Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 246 · Tahun 2022 • 24 Jun 2026

Pendelegasian sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan

literasihukum.com/peraturan/13869/pendelegasian-sebagian-kewenangan-penyelenggaraan-perizinan-berusaha-berbasis-risiko-dan-perizinan-non-berusaha-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-kabupaten-kuningan

…an Bupati (Perbup) Kabupaten Kuningan Nomor 246 Tahun 2022 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sat…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 6 · Tahun 2024 • 10 Jun 2026

Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, Dan Nonperizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

literasihukum.com/peraturan/8548/pelimpahan-kewenangan-penyelenggaraan-pelayanan-perizinan-berusaha-perizinan-nonberusaha-dan-nonperizinan-dari-bupati-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, Dan Nonperizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 16 · Tahun 2013 • 29 Jul 2026

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA OLEH BUPATI KEPADA CAMAT DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

literasihukum.com/peraturan/8399/pelimpahan-kewenangan-pengambilan-sumpah-dan-pelantikan-anggota-badan-permusyawaratan-desa-oleh-bupati-kepada-camat-dalam-wilayah-kabupaten-luwu-timur

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2013 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA OLEH BUPATI KEPADA CAMAT DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 16 · Tahun 2025 • 15 Jul 2026

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Pemungutan Pajak Daerah

literasihukum.com/peraturan/8396/pelimpahan-sebagian-kewenangan-bupati-di-bidang-pemungutan-pajak-daerah

…an Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Pemungutan Pajak Daerah

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 33 · Tahun 2021 • 12 Jul 2026

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

literasihukum.com/peraturan/3730/pendelegasian-kewenangan-penyelenggaraan-perizinan-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-pelayanan-terpadu-satu-pintu-tenaga-kerja-dan-transmigrasi

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Soppeng Nomor 33 Tahun 2021 tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 19 · Tahun 2025 • 09 Jul 2026

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci

literasihukum.com/peraturan/2623/pendelegasian-kewenangan-penyelenggaraan-perizinan-dan-non-perizinan-berusaha-berbasis-risiko-kepada-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-kabupaten-kerinci

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabup…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 17 · Tahun 2025 • 04 Jul 2026

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci

literasihukum.com/peraturan/2635/pelimpahan-sebagian-kewenangan-pengelolaan-persampahan-kepada-camat-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-kerinci

…raturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kerinci Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci

Berita • 18 Sep 2025

MK: Pembentuk UU Perlu Tinjau Ulang Batas Wilayah Kota Bontang

news.literasihukum.com/mk-pembentuk-uu-perlu-tinjau-ulang-batas-wilayah-kota-bontang

MK tolak uji UU Pembentukan Kota Bontang, namun dorong pembentuk UU tinjau ulang batas wilayah jika tak sesuai fakta historis & peta.

Materi Hukum • 13 Aug 2023

Pengesampingan asas Non-Retroaktif dalam Undang-Undang

literasihukum.com/pengesampingan-asas-non-retroaktif

Literasi Hukum - Tulisan ini membahas mengenai pengesampingan asas non-retroaktif dalam undang-undang. Apakah memungkinkan penerapan pengesampingan asas non retroaktif dilakukan? yuk simak penjelasan...

Materi Hukum • 27 May 2024

Membangun Literasi Hukum Berlandaskan Pancasila: Menuju Negara Hukum yang Adil dan Bermartabat

literasihukum.com/literasi-hukum-berlandaskan-pancasila

…menjadi landasannya, termasuk penerapannya dalam pendidikan hukum, sistem peradilan, dan pembentukan kebijakan hukum.