Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 23 · Tahun 2025 • 30 Jul 2026

Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal

literasihukum.com/peraturan/8769/percepatan-penganekaragaman-pangan-berbasis-potensi-sumber-daya-lokal

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pangkal Pinang Nomor 23 Tahun 2025 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 25 · Tahun 2025 • 29 Jul 2026

Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

literasihukum.com/peraturan/7174/perubahan-kedua-atas-peraturan-gubernur-nomor-5-tahun-2020-tentang-tim-gubernur-untuk-percepatan-pembangunan-provinsi-sumatera-selatan

…ang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 18 · Tahun 2025 • 29 Jul 2026

Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D)

literasihukum.com/peraturan/5452/tim-percepatan-pembangunan-daerah-tp2d

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Utara Nomor 18 Tahun 2025 tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D)

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 26 · Tahun 2022 • 26 Jul 2026

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH

literasihukum.com/peraturan/1316/rencana-aksi-daerah-percepatan-penanganan-anak-tidak-sekolah

…turan Bupati (Perbup) Kabupaten Jeneponto Nomor 26 Tahun 2022 tentang RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH

Opini • 11 Jun 2025

Scroll Aman, Bicara Bebas: Hari Media Sosial 2025 dan Tuntutan Regulasi Bijak

literasihukum.com/scroll-aman-bicara-bebas-hari-media-sosial-2025-dan-tuntutan-regulasi-bijak

Refleksi Hari Media Sosial 2025: urgensi regulasi bijak UU ITE & UU PDP demi hak digital, kebebasan, dan keamanan warga.

Opini • 22 Mar 2023

Otonomi Khusus dalam Babak Baru: Gejala Autocratic Legalism Pemerintahan Republik Indonesia di IKN

literasihukum.com/autocratic-legalism-pemerintahan

Literasi Hukum - Artikel ini membahas perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia setelah era Orde Baru dan agenda reformasi besar-besaran yang dilakukan untuk menghapus corak sentralisasi dalam kep...

Materi Hukum • 20 Jun 2024

Eksistensi PT Perorangan sebagai Sarana Percepatan Masyarakat Indonesia dalam Berkegiatan Usaha

literasihukum.com/eksistensi-pt-perorangan-sebagai-percepatan

Artikel ini membahas tentang perbedaan antara PT Perorangan dan PT konvensional di Indonesia, keunggulan PT Perorangan dalam memudahkan pendirian usaha, serta peran pentingnya dalam mendukung wirausah...

Opini • 29 Dec 2025

Urgensi Hukum Lingkungan dalam Mendukung Praktik Agroforestry dan Konservasi Alam di Indonesia

literasihukum.com/hukum-lingkungan-dalam-pelestarian-biodiversitas-melalui-sistem-budidaya-agroforestry

Selamatkan biodiversitas Indonesia! Agroforestry dan penegakan hukum lingkungan jadi kunci untuk keberlanjutan ekosistem.

Materi Hukum • 11 May 2024

Restitusi Pajak Orang Pribadi: Panduan Lengkap dan Terbaru di DJP!

literasihukum.com/restitusi-pajak-orang-pribadi

Artikel ini membahas panduan lengkap dan terbaru tentang pengajuan restitusi pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Opini • 14 Aug 2025

Meluruskan Paradigma Perppu (Kegentingan yang Memaksa) dalam Lensa Hukum Tata Negara Darurat

literasihukum.com/meluruskan-paradigma-perppu-kegentingan-yang-memaksa-dalam-lensa-hukum-tata-negara-darurat

Artikel ini membahas upaya meluruskan makna Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).