Hasil Pencarian: pasal 257 kuhp baru

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 8 · Tahun 1953 • 07 Jun 2026

Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Militer Militer Termaksud dalam Pasal 34 Ayat 5 Staatsblad 1939 Nomor 582, Sebagaimana Telah Diubah dan/atau Ditambah Kemudian Sepanjang Mengenai Urusan Perumahan

literasihukum.com/peraturan/15901/memperpanjang-waktu-berlakunya-peraturan-peraturan-militer-militer-termaksud-dalam-pasal-34-ayat-5-staatsblad-1939-nomor-582-sebagaimana-telah-diubah-danatau-ditambah-kemudian-sepanjang-mengenai-urusan-perumahan

…entang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Militer Militer Termaksud dalam Pasal 34 Ayat 5 Staatsblad 1939 Nomor 582, Sebagaimana Telah Diubah dan/atau Ditambah Kemudian Sepanjang Mengenai Urusan Perumahan

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 141/PMK.03/2015 · Tahun 2015 • 24 Jul 2026

Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

literasihukum.com/peraturan/15522/jenis-jasa-lain-sebagaimana-dimaksud-dalam-pasal-23-ayat-1-huruf-c-angka-2-undang-undang-nomor-7-tahun-1983-tentang-pajak-penghasilan-sebagaimana-telah-beberapa-kali-diubah-terakhir-dengan-undang-undang-nomor-36-tahun-2008

…angan Nomor 141/PMK.03/2015 Tahun 2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Un…

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 11 · Tahun 1955 • 16 Jul 2026

Pemberian Kuasa kepada Menteri Keuangan untuk Mengambil Uang-Muka pada Bank Indonesia Lebih dari Pada Batas yang Ditetapkan dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)

literasihukum.com/peraturan/16785/pemberian-kuasa-kepada-menteri-keuangan-untuk-mengambil-uang-muka-pada-bank-indonesia-lebih-dari-pada-batas-yang-ditetapkan-dalam-pasal-19-ayat-2-undang-undang-pokok-bank-indonesia-1953-undang-undang-no-11-tahun-1953

…untuk Mengambil Uang-Muka pada Bank Indonesia Lebih dari Pada Batas yang Ditetapkan dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 653 · Tahun 1961

Mengabulkan Permohonan Go Liong Han Cs. (4 Orang) Untuk Mendjadi Warganegara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal V Peraturan Peralihan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958

literasihukum.com/peraturan/15276/mengabulkan-permohonan-go-liong-han-cs-4-orang-untuk-mendjadi-warganegara-republik-indonesia-berdasarkan-pasal-v-peraturan-peralihan-undang-undang-no-62-tahun-1958

…onan Go Liong Han Cs. (4 Orang) Untuk Mendjadi Warganegara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal V Peraturan Peralihan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 651 · Tahun 1961

Mengabulkan Permohonan Jong Sing Hwa Dan Jong Hok Sing Untuk Menjadi Warganegara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal V Peraturan Peralihan Undang-Undang No.62 Tahun 1958

literasihukum.com/peraturan/15279/mengabulkan-permohonan-jong-sing-hwa-dan-jong-hok-sing-untuk-menjadi-warganegara-republik-indonesia-berdasarkan-pasal-v-peraturan-peralihan-undang-undang-no62-tahun-1958

…Jong Sing Hwa Dan Jong Hok Sing Untuk Menjadi Warganegara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal V Peraturan Peralihan Undang-Undang No.62 Tahun 1958

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 10 · Tahun 2025

Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025

literasihukum.com/peraturan/14819/pajak-penghasilan-pasal-21-atas-penghasilan-tertentu-yang-ditanggung-pemerintah-dalam-rangka-stimulus-ekonomi-tahun-anggaran-2025

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025

Peraturan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha · No. 1 · Tahun 2023

Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender

literasihukum.com/peraturan/14295/pencabutan-peraturan-komisi-pengawas-persaingan-usaha-nomor-2-tahun-2010-tentang-pedoman-pasal-22-undang-undang-nomor-5-tahun-1999-tentang-larangan-persekongkolan-dalam-tender

…Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 72 · Tahun 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025

literasihukum.com/peraturan/7638/perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-10-tahun-2025-tentang-pajak-penghasilan-pasal-21-atas-penghasilan-tertentu-yang-ditanggung-pemerintah-dalam-rangka-stimulus-ekonomi-tahun-anggaran-2025

…g Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025

Materi Hukum • 13 Feb 2026

Aturan Kumpul Kebo & Zina di KUHP Baru 2026: Masih Amankah Check-in Hotel?

literasihukum.com/aturan-kumpul-kebo-zina-di-kuhp-baru-2026-masih-amankah-check-in-hotel

Panik soal pasal kumpul kebo dan zina di KUHP Baru 2026? Simak penjelasan lengkap tentang siapa yang boleh melapor, nasib check-in hotel, dan sanksi bagi warga yang main hakim sendiri.

Materi Hukum • 29 Mar 2024

Pasal Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023: Analisis Lengkap

literasihukum.com/pasal-pencemaran-nama-baik-pasca-putusan-mk

Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik telah diubah oleh Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023. Artikel ini membahas perbedaan antara Pasal 310 KUHP lama dan Pasal 433 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang a...