Menampilkan 41–50 dari 169 hasil
· ~79ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 6 · Tahun 2025
Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
literasihukum.com/peraturan/14757/tata-cara-penegasan-status-kewarganegaraan-republik-indonesia-bagi-warga-negara-indonesia-di-luar-wilayah-negara-kesatuan-republik-indonesia
Peraturan Menteri Hukum Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 2 · Tahun 2024
Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa serta Permohonan dan Pemberian Visa bagi Warga Negara dari Negara Calling Visa
literasihukum.com/peraturan/17993/tata-cara-penetapan-negara-calling-visa-serta-permohonan-dan-pemberian-visa-bagi-warga-negara-dari-negara-calling-visa
…tentang Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa serta Permohonan dan Pemberian Visa bagi Warga Negara dari Negara Calling Visa
Kamus Hukum
Code Civil
literasihukum.com/kamus-hukum/76/code-civil
Code Civil Kitab undang-undang hukum sipil; kitab undang-undang hukum perdata.
Opini
• 28 Mar 2025
Militer dalam Ruang Penegakan Hukum dan Politik Sipil di Amerika Serikat
literasihukum.com/militer-dalam-ruang-penegakan-hukum-dan-politik-sipil-di-amerika-serikat
Militer AS dilarang menangani hukum sipil kecuali dalam keadaan darurat, sementara Indonesia masih berproses dalam menavigasi peran militer di sipil.
Opini
• 24 Dec 2025
Mahfud MD: Jabatan Sipil Polri Wajib Diatur UU, Bukan Perpol
literasihukum.com/mahfud-md-jabatan-sipil-polri-wajib-diatur-uu
Mahfud MD tegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kepastian hukum.
Opini
• 01 Apr 2025
Sederet Problematika Pengesahan UU TNI: Substansi dan Law Making Process hingga Hidupkan Supremasi Militer
literasihukum.com/sederet-problematika-pengesahan-uu-tni-substansi-dan-law-making-process-hingga-hidupkan-supremasi-militer
Artikel ini secara singkat akan membahas mengenai problematika dalam pengesahan UU TNI mulai dari aspek formil, hingga aspek substansi.
Kamus Hukum
Citizen lawsuit
literasihukum.com/kamus-hukum/451/citizen-lawsuit
Citizen lawsuit Gugatan warga negara terhadap pemerintah atas kelalaian memenuhi kewajiban hukum demi kepentingan publik. Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Citizen lawsuit" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumb…
Kamus Hukum
Konstitusi
literasihukum.com/kamus-hukum/146/konstitusi
Konstitusi Hukum dasar suatu negara yang mengatur struktur kekuasaan dan hak warga negara. Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Konstitusi" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumber: Praktik Hukum Rujukan: Praktik d…
Kamus Hukum
PTUN
literasihukum.com/kamus-hukum/327/ptun
PTUN Peradilan Tata Usaha Negara yang memeriksa sengketa antara warga dan badan/pejabat TUN. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Contoh penggunaan: istilah "PTUN" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumber: UU 30/2014 Rujukan: Und…
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 26 · Tahun 2025
• 14 Jul 2026
Tata Cara Pengangangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
literasihukum.com/peraturan/12378/tata-cara-pengangangkatan-pelantikan-dan-pengambilan-sumpah-atau-janji-mutasi-pemberhentian-dan-pengangkatan-kembali-pejabat-penyidik-pegawai-negeri-sipil-serta-kartu-tanda-pengenal-pejabat-penyidik-pegawai-negeri-sipil
…u Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
