Menampilkan 41–50 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Kamus Hukum
Actio Pauliana
literasihukum.com/kamus-hukum/1226/actio-pauliana
Actio Pauliana Gugatan untuk membatalkan perbuatan hukum debitur yang merugikan kreditor, yang dilakukan sebelum pailit/PKPU dengan syarat tertentu. Kategori: Asas & Doktrin, Kepailitan & PKPU Contoh: Contoh: Istilah "Actio Pauliana" diguna…
Kamus Hukum
Kreditor Konkuren
literasihukum.com/kamus-hukum/1758/kreditor-konkuren
…u jaminan kebendaan, sehingga berbagi secara proporsional dengan kreditor lain. Kategori: Kepailitan & PKPU Contoh: Contoh: Istilah "Kreditor Konkuren" digunakan dalam konteks kepailitan & pkpu. Sumber: UU Kepailitan dan PKPU Rujukan: UU Ke…
Kamus Hukum
Kreditor Preferen
literasihukum.com/kamus-hukum/1759/kreditor-preferen
…menurut undang-undang berhak didahulukan pembayarannya karena sifat piutangnya. Kategori: Kepailitan & PKPU Contoh: Contoh: Istilah "Kreditor Preferen" digunakan dalam konteks kepailitan & pkpu. Sumber: UU Kepailitan dan PKPU Rujukan: UU Ke…
Kamus Hukum
Kreditor Separatis
literasihukum.com/kamus-hukum/1760/kreditor-separatis
…ng hak jaminan kebendaan yang memiliki hak eksekusi sendiri atas objek jaminan. Kategori: Kepailitan & PKPU Contoh: Contoh: Istilah "Kreditor Separatis" digunakan dalam konteks kepailitan & pkpu. Sumber: UU Kepailitan dan PKPU Rujukan: UU K…
Materi Hukum
• 31 May 2024
Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019
literasihukum.com/en/the-implementation-of-fiduciary-guarantee-object-execution-post-constitutional-court-decision-number-18puu-xvii2019
Artikel ini membahas fidusia sebagai jaminan benda bergerak, dasar hukum, pendaftaran, eksekusi, serta implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
Peraturan
Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi · No. KEP-0079/SKKMA0000/2018/S0 · Tahun 2018
Pedoman Tata Kerja Penggunaan Jasa Pengacara/Konsultan Hukum Eksternal Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Revisi 01
literasihukum.com/peraturan/10434/pedoman-tata-kerja-penggunaan-jasa-pengacarakonsultan-hukum-eksternal-oleh-kontraktor-kontrak-kerja-sama-revisi-01
…KMA0000/2018/S0 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kerja Penggunaan Jasa Pengacara/Konsultan Hukum Eksternal Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Revisi 01
Opini
• 10 Feb 2024
3 Jenis Bunga yang Bisa Dituntut Kreditur Jika Debitur Wanprestasi
literasihukum.com/en/3-types-of-interest-that-creditors-can-claim-if-a-debtor-defaults
Artikel ini membahas tentang jenis-jenis bunga yang dapat dituntut kreditur atas ingkar janji yang dilakukan oleh debitur beserta contoh putusannya
Kamus Hukum
Sengketa kepailitan
literasihukum.com/kamus-hukum/2810/sengketa-kepailitan
…l dari pengelolaan, transaksi, kepemilikan, atau pembiayaan terkait kepailitan. Kategori: Hukum Bisnis & Korporasi Contoh: Sengketa kepailitan: Sengketa korporasi dapat melibatkan pemegang saham, organ perseroan, kreditur, atau regulator. S…
Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 4 · Tahun 2024
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024
literasihukum.com/peraturan/15435/perubahan-atas-peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-4-tahun-2024-tentang-perubahan-atas-peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-67-tahun-2020-tentang-rencana-strategis-kementerian-dalam-negeri-tahun-2020-2024
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam…
Peraturan
Instruksi Presiden (Inpres) · No. 12 · Tahun 2025
• 24 Jun 2026
Upaya Penanganan Keadaan Tertentu untuk Normalisasi Alur Pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Transportasi dan Logistik, serta Percepatan Pembangunan di Pulau Enggano
literasihukum.com/peraturan/10592/upaya-penanganan-keadaan-tertentu-untuk-normalisasi-alur-pelayaran-pelabuhan-pulau-baai-transportasi-dan-logistik-serta-percepatan-pembangunan-di-pulau-enggano
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Upaya Penanganan Keadaan Tertentu untuk Normalisasi Alur Pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Transportasi dan Logistik, serta Percepatan Pembangunan di Pulau Enggano