Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 3 · Tahun 2025

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

literasihukum.com/peraturan/7886/penyelenggaraan-ketertiban-umum-ketentraman-masyarakat-dan-pelindungan-masyarakat

…ng Nomor 3 Tahun 2025 tentang PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 15 · Tahun 2025

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

literasihukum.com/peraturan/7960/perubahan-atas-peraturan-walikota-kediri-nomor-17-tahun-2021-tentang-penyelenggaraan-pelindungan-masyarakat

…tang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 3 · Tahun 2025

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

literasihukum.com/peraturan/6552/pelaksanaan-penghormatan-pelindungan-dan-pemenuhan-hak-penyandang-disabilitas

…Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 8 · Tahun 2025

Pemberdayaan, Pengembangan dan Pelindungan Usaha Mikro

literasihukum.com/peraturan/6626/pemberdayaan-pengembangan-dan-pelindungan-usaha-mikro

…aerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Pelindungan Usaha Mikro

Peraturan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia · No. 27 · Tahun 2025

Tata Cara Pelayanan Pendataan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri

literasihukum.com/peraturan/5890/tata-cara-pelayanan-pendataan-pekerja-migran-indonesia-di-luar-negeri

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelayanan Pendataan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri

Opini • 07 Apr 2026

Dekonstruksi UU PPMI: Menjawab Celah Hukum Cyber Trafficking

literasihukum.com/dekonstruksi-uu-ppmi-menjawab-celah-hukum-cyber-trafficking

UU PPMI perlu dekonstruksi untuk lindungi PMI dari cyber trafficking. Mandat surveilans digital & diplomasi siber transnasional mendesak.

Materi Hukum • 29 Apr 2026

Diteror DC Pinjol & Sebar Data: Hak Hukum Anda 2026

literasihukum.com/teror-dc-pinjol-sebar-data-hak-hukum-perdata

Diteror debt collector pinjol sampai data disebar ke kontak HP? Pahami 5 hak hukum perdata Anda & langkah konkret menghentikan teror berdasarkan KUH Perdata, UU PDP, UU ITE.

Materi Hukum

7 Kebiasaan Sehari-hari di HP yang Berisiko Melanggar Hukum

literasihukum.com/7-kebiasaan-sehari-hari-di-hp-yang-berisiko-melanggar-hukum

Unggah foto orang, sebar screenshot chat, buka HP pasangan, hingga pakai WiFi tanpa izin bisa berisiko hukum. Ini penjelasan aturan UU PDP, UU ITE, dan Hak Cipta.

Opini • 24 Jun 2024

Menakar Implementasi UU TPKS: Antara Ketersediaan Aturan dan Kesiapan Aparat

literasihukum.com/menakar-implementasi-uu-tpks

Artikel ini secara spesifik membahas tentang implementasi UU TPKS yang secara resmi telah diundangkan selama dua tahun.

Opini • 02 May 2026

Peran Lembaga Negara dan Partisipasi Masyarakat di Era Digital

literasihukum.com/hukum-konstitusi-dan-kelembagaan-negara

Lembaga negara dan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi digital, kebebasan berpendapat, literasi digital, dan tata kelola ruang digital.