Peraturan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban · No. 2 · Tahun 2020

Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

literasihukum.com/peraturan/10210/permohonan-perlindungan-saksi-danatau-korban-tindak-pidana

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

Peraturan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban · No. 3 · Tahun 2025

Satu Data Perlindungan Saksi dan Korban

literasihukum.com/peraturan/1159/satu-data-perlindungan-saksi-dan-korban

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2025 tentang Satu Data Perlindungan Saksi dan Korban

Kamus Hukum

Lembaga Arbitrase

literasihukum.com/kamus-hukum/159/lembaga-arbitrase

Lembaga arbitrase Institusi yang menyediakan aturan dan administrasi penyelenggaraan arbitrase. Contoh: Para pihak memilih lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa secara efisien. Arbitrase & ADR Rujukan umum: arbitrase, mediasi, dan…

Kamus Hukum

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

literasihukum.com/kamus-hukum/1096/lembaga-pemasyarakatan-lapas

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tempat pembinaan narapidana dan tahanan sesuai sistem pemasyarakatan. Contoh: Program lembaga pemasyarakatan (lapas) menjadi bagian dari kebijakan pemasyarakatan. Pemasyarakatan & Kriminologi Rujukan umum: pem…

Opini • 25 Feb 2024

Antisipasi terhadap Hambatan Proyek Pembangunan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

literasihukum.com/antisipasi-kerjasama-pemerintah-dan-badan-usaha

Artikel ini membahas mengenai beberapa tujuan dari dilaksanakannya kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) ini yakni seperti untuk mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif ser...

Berita • 08 Jan 2026

PMK 108/2025 Berlaku: DJP Bisa Akses Laporan E-Wallet dan Aset Kripto, Ini Skema dan Jadwalnya

literasihukum.com/pmk-108-2025-djp-akses-laporan-e-wallet-aset-kripto

PMK 108/2025 memberi kewenangan DJP mengakses informasi keuangan dari lembaga keuangan dan penyedia jasa aset kripto (CARF). E-wallet tertentu diperlakukan sebagai rekening keuangan; pelaporan kripto dimulai 2027 untuk tahun data 2026, deng…

Opini • 01 Apr 2024

Transisi Pendaftaran Hak Tanggungan dari Konvensional ke Elektronik Dalam Tinjauan dan Kritik

literasihukum.com/transisi-pendaftaran-hak-tanggungan

Hak Tanggungan merupakan salah satu sarana menjamin kepastian hukum dalam bentuk collateral. Artikel ini bertujuan membahas transisi pendaftaran Hak Tanggungan beserta implikasinya secara sosiologis m...

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 40 · Tahun 2024 • 04 Jul 2026

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Tuntung Pandang FM

literasihukum.com/peraturan/6342/lembaga-penyiaran-publik-lokal-radio-tuntung-pandang-fm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Laut Nomor 40 Tahun 2024 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Tuntung Pandang FM

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 36 · Tahun 2015 • 01 Jul 2026

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK/PANTI ASUHAN DAN RUMAH SINGGAH PEMERINTAH KABUPATEN MAROS PADA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/11859/organisasi-dan-tata-kerja-unit-pelaksana-teknis-pengelola-lembaga-kesejahteraan-sosial-anakpanti-asuhan-dan-rumah-singgah-pemerintah-kabupaten-maros-pada-dinas-sosial-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-kabupaten-maros

…ros Nomor 36 Tahun 2015 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK/PANTI ASUHAN DAN RUMAH SINGGAH PEMERINTAH KABUPATEN MAROS PADA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN…

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 11 · Tahun 2008 • 23 Jul 2026

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA YANG DIBENTUK DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERSENDIRI

literasihukum.com/peraturan/14263/pembentukan-organisasi-dan-tata-kerja-lembaga-yang-dibentuk-dengan-peraturan-perundang-undangan-tersendiri

…ovinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA YANG DIBENTUK DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERSENDIRI