Menampilkan 41–50 dari 188 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 28 Feb 2025
UMKM Tanpa Payung Hukum: Rentan dan Terpinggirkan
literasihukum.com/umkm-tanpa-payung-hukum-rentan-dan-terpinggirkan
UMKM rentan tanpa payung hukum. Perlindungan hukum penting untuk pertumbuhan. Pemerintah, komunitas, dan masyarakat perlu berperan mendukung UMKM
Berita
• 15 Sep 2025
Kejagung Tetapkan Kakak-Adik Bos Sritex Tersangka TPPU, Upaya Pemiskinan Terus Berjalan
news.literasihukum.com/kejagung-tetapkan-kakak-adik-bos-sritex-tersangka-tppu-upaya-pemiskinan-terus-berjalan
…bos Sritex, Iwan Setiawan dan Iwan Kurniawan, sebagai tersangka TPPU dalam kasus korupsi kredit bank yang rugikan negara triliunan rupiah.
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 23 · Tahun 2020
• 01 Sep 2020
Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan secara Elektronik
literasihukum.com/peraturan/15017/penilaian-angka-kredit-perancang-peraturan-perundang-undangan-secara-elektronik
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan secara Elektronik
Materi Hukum
• 30 Apr 2024
Kontrak Syariah: Teori-Teori Yuridis dan Konseptual
literasihukum.com/teori-yuridis-konseptual-tentang-kontrak-syariah
Artikel ini membahas dinamika dan pentingnya kontrak syariah dalam konteks bisnis dan perbankan di Indonesia, yang tumbuh pesat seiring dengan perkembangan ekonomi Islam.
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 95 · Tahun 2023
• 17 Nov 2023
TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
literasihukum.com/peraturan/1894/tata-cara-penggunaan-dan-penyelenggaraan-kartu-kredit-pemerintah-daerah-dalam-pelaksanaan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah
…Kabupaten Bone Nomor 95 Tahun 2023 tentang TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 19 · Tahun 2024
• 01 Apr 2024
TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH
literasihukum.com/peraturan/10025/tata-cara-penggunaan-dan-penyelenggaraan-kartu-kredit-pemerintah-daerah
…paten Mempawah Nomor 19 Tahun 2024 tentang TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 68 · Tahun 2024
• 28 Nov 2024
Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
literasihukum.com/peraturan/17551/tata-cara-penggunaan-dan-penyelenggaraan-kartu-kredit-pemerintah-daerah-untuk-pelaksanaan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah
…aluku Tenggara Nomor 68 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Berita
• 22 Apr 2026
BNI Kembalikan Rp28 Miliar Dana Umat Paroki Aek Nabara yang Digelapkan
news.literasihukum.com/bni-kembalikan-rp28-miliar-dana-umat-paroki-aek-nabara-yang-digelapkan
BNI berkomitmen mengembalikan penuh dana Rp28 miliar milik CU Paroki Aek Nabara yang digelapkan oleh eks Kepala Kantor Kas. DPR turun tangan mediasi.
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian · No. 4 · Tahun 2025
• 29 Apr 2025
Pedoman Pelaksanaan Kredit Industri Padat Karya
literasihukum.com/peraturan/14379/pedoman-pelaksanaan-kredit-industri-padat-karya
…an Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Industri Padat Karya
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 65 · Tahun 2025
• 18 Sep 2025
Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan
literasihukum.com/peraturan/10888/tata-cara-pelaksanaan-kegiatan-subsidi-bungasubsidi-margin-kredit-program-perumahan
…n Nomor 65 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan