Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 18 · Tahun 2024

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/15337/penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern-pemerintah-terintegrasi-di-lingkungan-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 2 · Tahun 2019

Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi

literasihukum.com/peraturan/15490/penyelesaian-disharmoni-peraturan-perundang-undangan-melalui-mediasi

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 5 · Tahun 2020

Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan

literasihukum.com/peraturan/15031/petunjuk-teknis-penilaian-angka-kredit-perancang-peraturan-perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 4 · Tahun 2020

Syarat, Tata Cara, dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui Penyesuaian/Inpassing

literasihukum.com/peraturan/15032/syarat-tata-cara-dan-pengangkatan-pegawai-negeri-sipil-dalam-jabatan-fungsional-perancang-peraturan-perundang-undangan-melalui-penyesuaianinpassing

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2020 tentang Syarat, Tata Cara, dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui Penyesuaian/Inpassing

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 11 · Tahun 2021

Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

literasihukum.com/peraturan/15175/tata-cara-pelaksanaan-konsultasi-publik-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 20 · Tahun 2024

Tata Cara Permohonan Salinan Produk Layanan Hukum Korporasi

literasihukum.com/peraturan/15336/tata-cara-permohonan-salinan-produk-layanan-hukum-korporasi

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tata Cara Permohonan Salinan Produk Layanan Hukum Korporasi

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 20 · Tahun 2015

Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

literasihukum.com/peraturan/15479/tata-cara-dan-prosedur-pengharmonisasian-pembulatan-dan-pemantapan-konsepsi-rancangan-peraturan-perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Opini • 23 Jan 2024

Pengadilan HAM: Pengertian, Dasar Hukum, Kedudukan, dan Tujuan Pembentukannya

literasihukum.com/pengadilan-ham-pengertian-dasar-hukum

artikel ini menjelaskan mengenai pengadilan HAM, mulai dari pengertian, latar belakang, kedudukan, hingga tujuan dibentuknya pengadilan HAM. gambar: LMS UMMI

Kamus Hukum

Tindak pidana pelanggaran HAM berat

literasihukum.com/kamus-hukum/707/tindak-pidana-pelanggaran-ham-berat

Tindak pidana pelanggaran HAM berat Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana terkait pelanggaran HAM berat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pelanggaran ham berat…

Editorial • 14 Mar 2026

Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan

literasihukum.com/serangan-terhadap-pembela-ham-tidak-boleh-dibiarkan

Serangan pada pembela HAM adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.